Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENDIKBUD-RISTEK tengah merevisi draft UU Sisdiknas sebelum diserahkan kepada DPR untuk dibahas bersama. Dalam revisi tersebut, salah satu poin penting adalah mencantumkan kembali istilah atau kata 'madrasah' setelah menerima masukan publik.
"Sebagai informasi, dalam revisi yang sedang dibuat, istilah madrasah akan dimunculkan dalam penjelasan untuk menghindari kemungkinan kesalahan interpretasi," ungkap Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Anindito Aditomo kepada Media Indonesia, Jumat (25/3).
Menurutnya, Kemendikbud-Ristek terbuka untuk menerima berbagai masukan dari stakeholder. RUU tidak dirancang secara tertutup dan buru-buru, tetapi terus dikaji.
Baca juga: Untar Berkarya Untuk Masyarakat Melalui Penelitian
Baca juga: Masjid Istiqlal akan Gelar Tarawih Berjemaah
Kepala BSKAP yang akrab disapa Nino itu mengakui bahwa sebelumnya memang tidak menyebut nomenklatur madrasah. Begitu pula denga jenjang lain seperti SD, SMP atau SMA. Penjelasan nomenklatur itu direncanakan untuk dicatumkan dalam aturan turunannya.
"Kami sudah menerima masukan terkait hal itu. Draf RUU yang ada memang tidak menyebutkan nomenklatur spesifik seperti SD atau MI, SMP atau MTS, maupun SMA atau MA. Namun tidak berarti bentuk-bentuk satuan pendidikan itu akan dihapus," jelasnya.
"Semua nomenklatur akan dimunculkan dalam penjelasan juga, seperti halnya madrasah ibtibadiah, madrasah tsanawiyah dan madrasah aliyah," lanjutnya.
Perkembangan RUU sekarang masih dalam revisi draf awal. Hal itu berdasarkan masukan dari para ahli dan berbagai pemangku kepentingan, sekaligus pembahasan dalam panitia antar kementerian. (H-3)
Anggota Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno membantah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dikebut.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai terlalu buru-buru dalam pembahasan dan pengesahan sejumlah rancangan undang-undang (RUU), yakni RUU TNI, RUU Polri, Dewan Pertimbangan Presiden.
Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) disetujui menjadi usul inisiatif DPR RI.
Penetapan kawasan konservasi yang sentralistik tersebut mengasingkan peran masyarakat lokal maupun masyarakat hukum adat.
PAN mengeklaim Rancangan Undang-Undang (RUU) Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) diusulkan untuk memperkuat tugas dan fungsi lembaga tersebut.
Presiden Joko Widodo menolak mengomentari usulan Revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Ia menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada DPR sebagai inisiator.
Setiap madrasah diperkirakan harus mengeluarkan dana hingga Rp7 juta.
PENGEMBANGAN keprofesian berkelanjutan serta pemetaan kesesuaian kompetensi guru dan tenaga kependidikan madrasah dalam melaksanakan tugas sesuai dengan standar kompetensi
Hasil FGD akan disusun buku panduan praktik penanaman nilai akidah dan karakter yang praktis dan mudah diaktualisasikan oleh para guru.
Sistem belajar di MAN model itu menitikberatkan peningkatan disiplin Ilmu pengetahuan strategis, sains keislaman dan mencetak hafiz quran 30 juz.
Menag Yaqut Cholil Qoumas dukung program Merdeka Belajar karena memilki semangat untuk memanusiakan manusia karena memberi ruang pembelajaran sesuai keragaman karakter siswa.
Tim The D-Adventure dari MAN Insan Cendekia Serpong menghasilkan gim D-Adventure untuk membantu mendeteksi dini demensia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved