Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mempersilakan masyarakat melakukan tes polymerase chain reaction (PCR) ulang bila ragu hasilnya akurat. Kebijakan itu untuk merespons polemik hasil tes covid-19 yang berbeda.
“Kami mengizinkan kalau ada yang dites positif boleh lakukan tes pembanding,” kata Budi dalam telekonferensi di Jakarta, hari ini.
Meski begitu, Budi menegaskan biaya tes pembanding tidak ditanggung pemerintah. Masyarakat harus membayar secara mandiri.
Baca juga: Luhut: Jabodetabek, DIY, Bandung, Bali Bestatus PPKM Level 3
“Kalau ada tiga hasil dan dua hasilnya negatif, artinya negatif. Kalau dua dari tiga hasil positif, dia positif,” papar dia.
Budi menyebut tidak ada tes PCR di dunia yang 100 persen sempurna. Akurasi tes PCR berkisar antara 95 hingga 99 persen.
“Kalau kita tes 500 ribu orang, ada satu persen atau lima ribu yang bisa false,” jelas mantan Wakil Menteri BUMN itu.(OL-4)
Menkes Budi Gunadi Sadikin tes antigen mandiri (self testing) dinilai lebih banyak false negatif atau tidak akurat. Seseorang bisa dapat hasil negatif padahal sedang positif covid-19.
KEMENTERIAN Kesehatan melaporkan per 14 Desember 2023 kasus baru covid-19 bertambah 359 kasus meningkat 13% dibandingkan kemarin sehingga saat ini ada 1.499 kasus aktif covid-19.
Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) diminta untuk melakukan PCR terlebih dahulu untuk mendeteksi virus korona varian teranyar, yani EG.1 dan EG.5.
DINAS Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mempersiapkan sarana dan prasarana Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) untuk melakukan pemeriksaan PCR kasus cacar monyet (Mpox).
Pemerintah Kota Semarang juga akan melakukan tes polymerase chain reaction (PCR).
PENYAKIT yang ditetapkan menjadi pandemi memiliki sedikitnya 3 syarat dan cacar monyet tidak memilikinya.
PP Kesehatan diterbitkan sebagai upaya langkah preventif dalam menjaga kesehatan masyarakat.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan akan kelar pada Agustus 2024
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai aturan pengawasan obat dan makanan sudah secara komprehensif diatur baik dalam undang-undang hingga peraturan turunan di bawahnya
DALAM upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menurunkan angka stunting maka bisa dimulai dari memastikan ketersediaan pelayanan kesehatan
Sebagaimana dokter Indonesia, dokter warga negara asing terdapat yang berkualitas, tapi yang sub standar juga ada.
DIREKTUR Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron mengatakan bahwa sistem KRIS tidak akan ada menghapus sistem kelas, melainkan bertujuan untuk menstandarisasi fasilitas ruang inap perawatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved