Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
FEDERASI Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyebut kinerja Menteri Pendidakan, Kebudyaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim selama kurang lebih 2 tahun terakhir dinilai 'baik'. Rapor kinerja itu berdasarkan hasil survei FSGI yang mencatat 80% responden mengaku puas dengan kepemimpinan Nadiem.
"Menjelang hari ke-770 Mas Nadiem, FSGI melakukan survey pada 7 indikator Kinerja Pendidikan dengan 777 guru responden mendapatkan data hampir 80% responden menilai 'baik' terhadap Kinerja Mas Menteri," kata Wasekjen FSGI Mansur dalam konferensi pers, Rabu (24/11).
Mansur menjelaskan dari 777 responden, 74,9 % responden menilai pembelajaran jarak jauh (PJJ) berjalan dengan baik. 74,3 % responden berpendapat bantuan kuota berjalan dengan baik.
Baca juga: Seberapa Penting Ventilasi dalam Pandemi Covid-19?
Terkait ANBK, lebih dari 80,2% guru menyatakan pelaksanaannya sudah baik. Sedangakan Program Guru Penggerak (PGP) dinilai baik oleh 82,5% responden, Progran Sekolah Penggerak (PSP) dirasakan baik oleh 79,4% responden, dan 73,6% responden menilai Program Organisasi Penggerak (POP) baik untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. "Terakhir 80,8% responden menilai proses rekrutmen PPPK guru honorer telah berhasil membantu penyelesaian masalah guru honor," sebutnya.
Di samping itu sekitar 10%-20% responden menilai semua kebijakan/ program Nadiem dalam kategori 'cukup'. Hal itu dapat dipahami karena sebagian besar program Kemendikbud-Ristek diberlakukan secara selektif. Artinya masih terdapat komponen guru yang tidak merasakan manfaat dari program-program yang sudah diluncurkan.
"PGP, PSP dan POP diberikan melalui seleksi yang cukup ketat, sedangkan PPPK masih terbatas pada guru honorer yang sudah tercantum di Dapodik," tambah Sekjen FSGI Heru Purnomo.
Baca juga: Telemedicine Bantu Negara Perluas Akses Layanan Kesehatan
Masih terdapat kelompok guru yang menilai kurang terhadap kebijakan Nadiem. Meski dibawah 10%, kata Heru hal ini tidak boleh diabaikan begitu saja. Khususnya untuk bantuan kuota belajar, terdapat 10,4% guru yang menilai kurang artinya masih terdapat proses penyaluran yang tidak tepat sasaran maupun peruntukannya. "Secara umum penilaian kurang ini hendaknya menjadi ruang koreksi dan evaluasi bagi kementerian untuk perbaikan pada tahap pelaksanaan kedepannya," imbuhnya.
FSGI pun menyampaikan sejumlah rekomendasi yang perlu diperhatikan kemeterian. Kualitas PJJ harus tetap ditingkatkan, mengingat masih ada 50% lebih responden yang menyatakan PJJ belum berjalan lancar. PJJ tidak hanya diperlukan saat pandemi.
Selain itu, bantuan Kuota Belajar sebaiknya tetap diberikan dengan perbaikan pada proses penyalurannya. ANBK juga harus dilanjutkan serta dilakukan peningkatan pada pemanfaatan hasil UNBK.
Begitu pula dengan PGP dapat dilanjutkan dengan perbaikan pada proses rekrutmen yang tidak mementingkan jumlah/ kuantitas. Program Sekolah Penggerak harus diperbanyak karena lebih dirasakan kemanfatannya oleh sekolah.
"POP harus dievaluasi karena masih banyak guru yang tidak merasakan dampaknya dan model rekrutmen PPPK guru harus dievaluasi terkait pola pemberian nilai afirmasi," tandasnya.(H-3)
Kemendikbud-ristek sebut ada sudah ada 92.888 pengajar yang sudah lulus program Pendidikan Guru Penggerak (PGP).
Asset-Based Thinking dan budaya disiplin positif adalah kunci untuk mewujudkan sistem pendidikan yang sehat di Tanah Air. Demikian disampaikan para Guru Penggerak di Polewali Mandar.
Tujuan utama dari kegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas guru dalam melaksanakan peran strategisnya sebagai agen perubahan untuk pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah.
PGP bertujuan untuk memberikan bekal kepada guru menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat menumbuhkembangkan potensi peserta didik dan aktif mengembangkan pendidik lainnya
GURU-guru pendidikan khusus memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan Program Aksi Penggerak Pendidikan Khusus (SIGAPKHU).
Kemendikbud-Ristek menyebut capaian implementasi kurikulum merdeka sudah mencapai 80% di satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh Indonesia.
Tantangan terberat dalam implementasi POP di tahun 2021, menurut Praptono adalah keterbatasan pelaksanaan tatap muka.
telah melakukan upaya konkret bagi pendidikan Indonesia sebelum bangsa ini lahir,
KPK sejatinya memberikan perhatian terhadap program bagian dari Merdeka Belajar itu. Lembaga Antirasuah akan mengawal pelaksanaan program tersebut.
ADA mainan baru bagi para praktisi dan pemerhati pendidikan Adi Indonesia. Namanya ialah Program Organisasi Penggerak (POP) yang diinisiasi Kemendikbud.
MAJELIS Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PP Muhammadiyah menegaskan tetap memilih mundur dari Program Organisasi Penggerak (POP)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved