Nadiem: Vaksinasi Pendidik Bukan Syarat PTM Terbatas

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim mengatakan bahwa penuntasan vaksinasi covid-19 untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) bisa mendorong penyelenggaraan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Akan tetapi, vaksinasi PTK itu bukan syarat utama PTM diperbolehkan.

"Vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan bukan syarat PTM terbatas. Jika sekolah berada di wilayah PPKM level 1 sampai 3, PTM terbatas dapat dilaksanakan. Apalagi jika pendidik dan tenaga kependidikan di suatu sekolah sudah divaksinasi, sekolah wajib memberikan opsi PTM terbatas dan PJJ (pembelajaran jarak jauh). Orang tua tetap berhak menjadi penentu metode pembelajaran terbaik bagi anaknya," ujarnya dalam keterangan resmi Rakor bersama Kemenkes, Kamis (16/9).

Sampai saat ini, kata Nadiem, baru 40% satuan pendidikan di daerah dengan PPKM level 1, 2, dan 3, yang telah menyelenggarakan PTM terbatas. Angka tersebut menjadi sebuah perbedaan yang besar, di mana ada 95% satuan pendidikan yang sebenarnya bisa menjalankan PTM terbatas.

Baca juga: Pasca Pandemi, Semua Lapisan Masyarakat Dapatkan Jaminan Sosial

Terlepas adanya advokasi dari empat kementerian dan Satgas Covid-19 nasional, kendala terbesar pelaksanaan PTM terbatas adalah belum diberikannya izin oleh pemda. Nadiem menekankan bahwa pemerintah pusat membutuhkan dukungan pemerintah daerah agar sekolah-sekolah bisa menerapkan PTM terbatas sesuai dengan SKB 4 Menteri.

Penuntasan vaksinasi Covid-19 untuk PTK dalam rangka akselerasi PTM terbatas juga ditekankan oleh Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin. "Presiden RI Joko Widodo telah memerintahkan percepatan vaksinasi untuk PTK agar PTM terbatas segera dimulai," ujar Menkes.

Menkes mengatakan, dari target sekitar 5,5 juta jiwa guru dan tenaga kependidikan, baru Provinsi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta yang angka ketuntasan vaksinasinya mencapai lebih dari 90%. Sementara untuk provinsi lain masih jauh berada di bawah.

“Saya minta tolong kepada dinas kesehatan, saya juga sudah bicara dengan TNI dan Polri, agar guru dan lansia menjadi prioritas vaksinasi Covid-19. Kepala Dinas Pendidikan bisa juga mengejar Kepala Dinas Kesehatan agar bisa mengakselerasi suntikan untuk 3,5 juta tenaga pendidik,” katanya.

Sebagai informasi, Kemenkes melalui Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit juga telah mengeluarkan surat edaran Percepatan Penyelesaian Vaksinasi Covid-19 bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan tersebut yang ditujukan kepada kepala dinas kesehatan provinsi, serta kabupaten/kota se-Indonesia. (H-3)