Pembelajaran Bali: Dimensi Sosial dan Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19

Pandemi covid-19 masih berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat Indonesia. Penanganan hingga saat ini telah memberikan banyak pembelajaran sehingga penanganan ke depan dapat lebih efektif. BNPB mengajak berbagai pihak untuk mendiskusikan konteks tersebut pada dimensi sosial dan kebijakan penanganannya di Indonesia.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali Drs. I Made Rentin menyampaikan bahwa kegiatan kegiatan tersebut cenderung melibatkan banyak warga dan menimbulkan kerumunan, sebagai contoh upacara ngaben.

"Ini sangat berpotensi menjadi klaster penularan di Bali," kata Renti dalam keterangannya Sabtu (4/9).

Baca juga: Kendala Pemerintah Mengentaskan Buta Aksara

Menyikapi potensi tersebut, dalam diskusi yang berlangsung secara virtual pada Jumat (3/9) menyoroti isu dimensi sosial dan kebijakan penanganan pandemi covid-19 di Indonesia. Belajar dari penanganannya di Provinsi Bali, dinamika sosial dalam kegiatan keagamaan sempat menjadi permasalahan.

Pemerintah Provinsi Bali melakukan pendekatan terhadap desa adat untuk mendukung penanganan di tingkat mikro, yaitu membentuk satuan tugas (satgas) berbasis desa. Upaya ini untuk merespons risiko penularan saat berlangsungnya kegiatan-kegiatan keagamaan, adat dan masyarakat lain.

“Budaya tetap berjalan, tradisi lestari, tetapi kemudian bagaimana penyebaran Covid dapat dicegah, misalnya kegiatan maksimal 15 orang dan harus melakukan tes antigen,” kata Kepala Pusat Penelitian Kependudukan LIPI Dr. Herry Yogaswara mengenai pembelajaran yang disampaikan BPBD Provinsi Bali.

Pendekatan desa adat juga sangat membantu dalam mendukung program isolasi terpusat (isoter), sehingga kasus positif dapat turun secara signifikan. Isolasi mandiri dipandang tidak efektif dan memicu terjadinya penyebaran karena kondisi rumah yang tidak memadai untuk perawatan serta lemahnya pengawasan.

Herry menambahkan, pembelajaran selanjutnya yaitu Pemerintah Bali melakukan pendekatan adat yang bersifat inklusif. Melalui pendekatan ini, desa adat membuka komunikasi berbagai masyarakat dengan latar belakang budaya berbeda sehingga ini mendorong terjadinya komando penanganan di tingkat mikro yang dapat diikuti semua pihak secara terpusat.

Sementara itu, Pemerintah Bali juga melakukan pendekatan berbasis kearifan lokal pada kebijakan nasional terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro. Satgas Penanganan Covid-19 Bali menggandeng masyarakat adat untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, salah satunya dengan kehadiran pecalang atau polisi adat di tingkat mikro.

Dalam mensosialisasikan kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupten/kota di Bali melakukan kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak atau pentaheliks. Hal tersebut sangat membantu dalam menjangkau warga masyarakat hingga tingkat mikro.

Pembelajaran dari Bali ini merupakan salah satu topik diskusi yang diselenggarakan Tim Intelijen BNPB dengan menghadirkan narasumber dari BPBD Provinsi Bali, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Universitas Gadjah Mada dan Centre for Strategy and International Studies (CSIS). (H-3)