Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PELAKU kekerasan seksual paling banyak dilakukan oleh pacar. Adapun jenis kekerasan seksual dalam ranah personal paling banyak dilaporkan terkait dengan perkosaan, persetubuhan, dan pencabulan.
Ketua Subkomisi Pengembangan Sistem Pemulihan Komnas Perempuan Theresia Sri Endras Iswarini mengatakan hal tersebut dalam webinar Pemenuhan Hak Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif HAM Perempuan, Jumat (6/8).
"Pelaku kekerasan seksual terbanyak di ranah personal adalah pacar. Peningkatan signifikan untuk kasus kekerasan seksual dengan tren khusus pada kelompok rentan 8% meningkat di ruang personal dan 10% di ruang publik," ujarnya. Kelompok rentan tersebut ada perempuan dengan disabilitas terutama disabilitas mental, perempuan yang hidup dengan HIV, perempuan dengan minoritas seksual.
"Selain itu ada perempuan pekerja itu ada banyak sekali kasus pelecehan seksual yang kami terima kemudian ada juga yang dialami oleh para perempuan pembela HAM mulai dari slender, seksual bait," ungkapnya.
Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani mengatakan hasil kajian Komnas Perempuan dan Komnas Kajian Global bahwa pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sudah tidak dapat ditunda lagi.
"Pengesahan RUU PKS merupakan mandat International Convention on Elimination of All Forms of Discrimation Againts Women (ICEDAW) demi penghapusan sistemik kekerasan seksual dan pemenuhan subtantif hak-hak korban pemerkosaan maupun kekerasan seksual lainnya," jelasnya.
Ini merupakan momentum bagi Indonesia untuk mengukur tentang komitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip dan norma-norma penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. "Selain itu juga menjadi momentum untuk meneguhkan komitmen kita bersama pada hak-hak konstitusional bagi warga termasuk bagi korban kekerasan seksual atas rasa aman dan perlindungan harkat dan martabat manusia serta bebas dari diskriminasi," pungkasnya. (H-1)
Aturan teknis sangat dibutuhkan agar menjadi landasan pembentukan unit pelaksana teknis daerah (UPDT).
Agar kehadiran beleid itu efektif mencegah dan menuntaskan kasus kekerasan seksual di Tanah Air
Sepanjang 2021 terdapat 3.838 kasus kekerasan berbasis gender dilaporkan langsung kepada Komnas Perempuan. Angka itu naik 80% dibandingkan tahun sebelumnya.
PKS merupakan satu-satunya pihak di DPR yang menolak pembahasan RUU PKS
RUU TPKS akan memuat aturan secara terperinci hingga ke aturan hukum beracara untuk melindungi korban kekerasan seksual.
Kemenag sedang menyusun regulasi dalam bentuk Peraturan Menteri Agama dengan mengikuti dinamika dalam penyusunan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Untuk pemilihan umum, seleksi kandidat dilakukan oleh sekelompok kecil yang kebanyakan laki-laki.
Perempuan masih rentan dalam kasus-kasus kekerasan yang acap kali berujung pembunuhan.
Menurut laporan tersebut, meskipun persentase wanita yang menempati level manajemen senior secara global meningkat menjadi 33,5% selama dua dekade, namun lajunya relatif lambat.
LAPORAN Varieties of Democracy 2024 (berdasar data 2023) menempatkan Indonesia ke dalam kategori 'demokrasi elektoral' meski berada di grup terendah bersama Malaysia
Peranan pemerintah sangat penting untuk menekan adanya kesenjangan gender di tengah masyarakat melalui berbagai kebijakan yang tidak diskriminatif dan adil.
Sunat perempuan yakni praktik pemotongan pembukaan genetalia perempuan (P2GP) atau khitan alat kelamin pada bayi perempuan tanpa memandang kelas sosial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved