Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PERCEPATAN vaksinasi Covid-19 disambut kalangan perguruan tinggi dengan menggelar vaksinasi massal menggandeng institusi negara. Salah satunya dilakukan Universitas Pancasila yang bekerja sama dengan TNI-Polri menggelar sentra vaksinasi di lokasi kampus Universitas Pancasila.
Sentra vaksinasi yang dibuka pada 5-8 Juli itu menargetkan bisa melakukan vaksinasi terhadap 8.000 jiwa, atau secara total mencapai 12 ribu jiwa bila digabungd engan sentra vaksinasi di lokasi serupa pada 21 Juni-1 Juli.
Rektor Universitas Pancasila Edie Toet Hendratno menegaskan, pihaknya siap mendukung kebijakan pemerintah, seperti dalam hal percepatan program vaksinasi ini.
“Setiap Universitas itu punya kewajiban yang namanya pengabdian sosial pada masyarakat di samping pendidikan dan pelatihan.” Katanya.
Sentra Vaksninasi Covid-19 UP mendapat bantuan Dokter dan tenaga medis dari Skadik 504 TNI @skadik_504 sebanyak 14 Dokter dan 13 Paramedis serta bantuan dari Polri sebanyak 1 Dokter dan 24 Paramedis demi percepatan vaksinasi Covid-19.
Baca juga : Wisma Haji Pondok Gede Dijadikan RS Cadangan Covid-19
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun meninjau langsung sentra vaksinasi itu.
"Saya dan Kapolri datang untuk memberikan apresiasi dan dukungan moril serta ucapan terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan yang bekerja siang dan malam tanpa mengenal hari libur, Sabtu Minggu mereka masuk termasuk hari kerja," kata Panglima TNI.
Kapolri Listyo Sigit juga memberikan apresiasi kepada civitas akademika Universitas Pancasila dan tenaga kesehatan yang terlibat dalam vaksinasi massal yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dan mahasiswa tersebut.
"Untuk mempercepat akselerasi vaksinasi dalam rangka mencapai herd immunity tentunya kita berharap selain tenaga kesehatan dari Dinkes dan TNI Polri maka rekan-rekan dari civitas akademika, relawan-relawan dari universitas-universitas, organisasi kepemudaan dan mahasiswa untuk bisa terlibat langsung dalam kegiatan akselarsi percepatan vaksinasi," katanya.
Sehingga lanjut Kapolri target dari Presiden Joko Widodo segera bisa tercapai dengan dilaksanakan percepatan vaksinasi dengan target ke depan pada Agustus, yaitu mencapai 2 juta dalam sehari betul-betul bisa tercapai. (Ant/OL-7)
Ia menjelaskan, upaya memperkuat kepercayaan publik dilakukan melalui peningkatan sistem pengawasan internal, penguatan kontrol terhadap hakim konstitusi.
Di tingkat nasional, Unika Atma Jaya menempati peringkat #4 PTS terbaik se-Indonesia dan peringkat #22 dari seluruh Perguruan Tinggi se-Indonesia.
President University mengukuhkan tiga Guru Besar baru: Prof. Anton Wachidin, Prof. Erwin Sitompul, dan Prof. Jhanghiz Syahrivar untuk perkuat riset nasional.
Kolaborasi antara lembaga peradilan dan perguruan tinggi dinilai semakin penting dalam memperkuat pemahaman konstitusi di Indonesia.
Bagi mahasiswa internasional, memilih kampus tidak hanya soal kualitas akademik, tetapi juga kenyamanan tempat tinggal dan jaminan keamanan.
Institut Teknologi Bandung (ITB) menjalin kerja sama strategis dengan Universitas Prasetiya Mulya dalam penyelenggaraan Program Sarjana-Magister Terintegrasi (PSMT).
Data yang dikumpulkan dari lebih dari 1,2 juta kehamilan, menunjukkan bahwa vaksinasi covid-19 memberikan manfaat bagi perempuan hamil.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) dalam Surat Edaran mengenai kewaspadaan lonjakan covid-19 menyebut varian dominan yang beredar di Indonesia adalah MB.1.1.
DIREKTUR Pascasarjana Universitas YARSI dan professor di Griffith University, Tjandra Yoga Aditama, menanggapi perihal melonjaknya kasus covid-19 di Asia Tenggara seperti Thailand.
Sebanyak lebih dari 7 juta lansia sudah menerima vaksin covid-19 dosis ketiga atau booster hingga Minggu (7/1).
BIAYA vaksin covid-19 berbayar diatur di masing-masing fasilitas kesehatan. Kebijakan biaya mandiri vaksin covid-19 sama seperti aturan biaya vaksin influenza atau HPV.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati memandang belum saatnya menerapkan kebijakan Covid-19 berbayar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved