Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SELAMA Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat pada 3-20 Juli di wilayah Jawa-Bali, pemerintah siap mengucurkan program bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat.
Sebagai koordinator PPKM darurat Jawa-Bali, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa penerapan pembatasan tidak hanya mengatasi laju penyebaran covid-19. Namun, kebijakan itu juga bertujuan membantu kebutuhan warga yang terdampak pandemi.
Baca juga: Diberlakukan Mulai 3 Juli, Ini Pedoman PPKM Darurat yang Perlu Diketahui
"Perintah Presiden (Joko Widodo) itu clear. Jangan sampai rakyat kita menderita berkelanjutan. Oleh karena itu, kami sepakat bansos akan digulirkan lagi," ujar Luhut dalam konferensi pers virtual, Kamis (1/7).
Pemberian bansos sudah disepakati bersama dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Selain bansos, pemerintah juga berencana menggulirkan stimulus subsidi listrik selama PPKM darurat.
"Soal bansos, saya sudah membahas dengan Menkeu dan Mensos. Saya kira tidak ada masalah. Termasuk tadi (diupayakan bantuan) listrik. Sudah telepon juga dengan Menteri ESDM (Arifin Tasrif), itu akan diatur," jelas Luhut.
Baca juga: Luhut: 90% Suplai Tabung Oksigen untuk Kebutuhan Medis
Pemerintah dikatakannya tidak memprediksi perihal lonjakan dahsyat kasus covid-19. Diketahui pada Juni ini, penambahan kasus bisa mencapai 20 ribu orang per hari. Program bansos pun diyakini menjadi bantalan masyarakat untuk beraktivitas saat PPKM darurat.
"Bansos ini sebagai (upaya) pemulihan ekonomi, juga terjadi di pertengahan 2021. Presiden menekankan masyarakat menengah ke bawah betul-betul harus dilindungi," tandasnya.(OL-11)
PRESIDEN PKS mengungkap keinginannya untuk diajak ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).
Pemerintah Argentina memecat Wakil Menteri Olahraga Nasional Julio Garro setelah menuntut Lionel Messi meminta maaf atas skandal rasis yang melibatkan Enzo Fernandez.
Dengan pengunduran diri Gantz, tekanan politik terhadap perdana menteri kemungkinan akan meningkat,
Tapera telah memicu perdebatan luas di ruang publik. Penolakan datang dari pekerja dan pengusaha yang menganggap kewajiban tersebut sebagai beban
WAKIL Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra keceplosan menyebut periode berikutnya sebagai pemerintahan Jokowi-Gibran saat rapat bersama Komisi I DPR.
PAKAR Kebijakan Publik, Rissalwan Habdy Lubis menilai pemerintah terlalu buru-buru untuk memindahkan kantor pemerintahan ke IKN, termasuk menyelenggarakan upacara 17 Agustus
Penyelenggaraan Pilkada yang inklusif menjadi jembatan bagi pemenuhan hak pilih bagi semua golongan.
PAKAR psikologi forensik Reza Indragiri menyebut kasus bunuh diri dikalangan personel kepolisian memiliki tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat sipil.
MASYARAKAT sipil menginginkan agar Presiden Joko Widodo berhenti melakukan cawe-cawe di kontestasi Pilkada 2024 dan agar presiden berhenti melanjutkan praktik nepotisme di pilkada.
Masyarakat diberikan hak untuk mengelola kawasan hutan sebagaimana perizinan yang diberikan kepada swasta.
KOALISI Masyarakat Sipil merespons pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait multifungsi TNI. Mewakili koalisi, Gufron Mabruri menyayangkan komentar tersebut.
Muhammad Farhan, anggota Komisi I DPR dari Fraksi NasDem, meyakini bahwa keterlibatan publik akan meningkatkan kecukupan beleid Revisi UU Penyiaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved