Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah bersama forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) untuk mengantisipasi potensi kerumunan. Terutama jelang hari raya Idul fitri.
Hal itu mengemuka dalam evaluasi PPKM skala mikro secara virtual, Senin (3/5). “Setiap kepala daerah dan forkopimda agar mengidentifikasi potensi kerumunan di daerah masing-masing. Baik yang berhubungan dengan ekonomi, seperti pasar dan mal. Di beberapa daerah, kasus kerumunan sudah terjadi. Harus diantisipasi,” ujar Tito.
Tidak hanya aktivitas perekonomian, Tito menekankan bahwa antisipasi kerumunan juga menyasar kegiatan keagamaan. Seperti, buka puasa bersama dan open house saat hari raya. Dirinya juga menyoroti kasus larangan penggunaan masker saat ibadah. Padahal, hal itu bertujuan menghindari risiko penularan covid-19.
Baca juga: PPKM Mikro Kembali Diperpanjang, Sasar 30 Provinsi
“Kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan, seperti buka puasa bersama, open house, lalu tarawih. Masih banyak masjid yang tarawih tanpa protokol kesehatan dan tidak memakai masker. Bahkan ada yang tidak membolehkan pakai masker," pungkas Tito.
Kepala daerah bersama forkopimda harus menegakkan protokol kesehatan di tengah masyarakat. Itu menjadi kunci untuk memutus rantai penyebaran covid-19. Termasuk, rencana aksi pencegahan di setiap kegiatan atau tempat yang berpotensi terjadi kerumunan.
“Perlu ada langkah dari pemerintah daerah untuk melakukan antisipasi. Mengidentifikasi daerah mana, apa bentuk kegiatannya, pasar mana, masjid mana, mal mana, kemudian penegakan aturan,” tandasnya.(OL-11)
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Pemerintah daerah didorong untuk menekan tingkat kemiskinan di masing-masing wilayahnya. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan hingga memajukan UMKM
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Pemda setempat juga menyediakan masjid, toilet, parkir gratis, serta wahana bermain anak di lahan seluas 576 meter persegi itu.
Salah satu hambatan dalam penerapan digitalisasi pembayaran di daerah dan penerapan KKPD, yakni permasalahan infrastruktur telekomunikasi.
DANA sekitar Rp44,6 triliun milik pemerintah daerah tersimpan di perbankan dalam bentuk deposito. Itu setara 23,18% dari total dana pemda di perbankan mencapai Rp192,6 triliun hingga Mei 2024.
Potensi peningkatan kasus Covid-19 dan pneumonia dapat meluas akibat lonjakan kerumunan dan mobilitas yang tinggi selama liburan.
Selain itu, pemerintah juga bisa mengerahkan petugas di lapangan agar melakukan edukasi atau upaya persuasif sehingga ketertiban bisa dijaga secara gotong-royong.
Korban selamat dari Itaewon mengaku mengalami kendala saat pemulihan usai peristiwa yang mengakibatkan 159 orang tewas.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati menyebut Jakarta pun siap menuju endemi.
Polda Metro Jaya telah menyiapkan sekira 2.000 personel untuk melakukan pengamanan serta pelayanan selama Ramadan 2023.
POLDA Metro Jaya siapkan telah memetakan titik-titik tempat yang akan diserbu masyarakat untuk berburu kebutuhan makanan selama bulan Ramadan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved