BKKBN Jajaki Kerja Sama Pencegahan Stunting dengan Denmark

BADAN Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjajaki peluang kerja sama dengan Denmark untuk mempercepat pencegahan stunting dan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN Rizal Damanik menyampaikan hal itu saat acara Ambassador Talks yang bertema Approaches to Prevent Stunting from Different Perspective, Rabu (21/4).

Hadir dalam kesempatan itu, Dewi Savitri Wahab, The Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Indonesia dan Soren Bindesboll, The Deputy Ambassador Royal Danish to Indonesia.

Berdasarkan Global Nutrition Report (2018), prevalensi stunting di Indonesia ada pada urutan ke 108 dari 132 negara, menjadikan Indonesia sebagai prevalensi tertinggi ke-2 (setelah Kamboja) di Kawasan Asia Tenggara.

Dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Indonesia, diketahui angka stunting di Indonesia pada 2013 tercatat 37,2% dan menurun menjadi 30,18% pada 2018.

"Namun, prevalensinya masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan standar Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang  berada di 20%," kata Rizal Damanik.

Isu stunting di Indonesia merupakan salah satu prioritas nasional yang tertuang dalam Agenda Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020 - 2024. Ditekankan pada kebijakan konvergen untuk meningkatkan akses dan kualitas intervensi gizi yang spesifik dan sensitif.

Beberapa faktor-faktor yang berkontribusi terhadap stunting seperti, kurangnya asupan gizi, infeksi berulang atau kronis, sanitasi yang buruk, dan terbatasnya pelayanan kesehatan.  Selain itu, terdapat faktor sosial, politik, budaya, dan ekonomi lain yang juga berpengaruh terhadap angka stunting di Indonesia.

Sejak Januari 2021 BKKBN diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo untuk memimpin pelaksanaan program pengurangan stunting yang melibatkan 24 kementerian/lembaga. Dengan satu komando itu, ditargetkan angka stunting bisa turun dari 27,6% menjadi 14% pada tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut, Indonesia harus menurunkan angka stunting sebesar 2,7% setiap tahun.

"Diperlukan dukungan dan kerja sama dari berbagai sektor dan multi pihak untuk mencapai target tersebut dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia," seru Rizal.

Intervensi langsung stunting, kata Rizal, dilakukan lewat pemberian makanan pendamping untuk ibu hamil dan orang miskin; suplemen zat besi untuk ibu hamil;  promosi dan konseling menyusui;  manajemen malnutrisi; serta pemantauan dan promosi.

Sementara itu, intervensi tidak langsung yang akan dilakukan pemerintah ialah meningkatkan penyediaan air minum dan sanitasi;  meningkatkan akses dan kualitas gizi dan pelayanan kesehatan; meningkatkan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan serta gizi ibu dan anak; serta meningkatkan akses ke makanan bergizi.

Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Dwi Listyawardani juga menambahkan BKKBN juga berkolaborasi dengan mitra partai politik. "Setiap kegiatan kemitraan swasta di provinsi melibatkan Komisi IX DPR sesuai dengan daerah pemilihannya dan diupayakan agar setiap anggota Komisi IX mendapat 1 kegiatan tersendiri dengan mitra atau pihak swasta," ungkapnya.

The Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Indonesia Dewi Savitri Wahab juga berharap pemerintah lebih gencar melakukan sosialisasi ke daerah mengenai stunting yang disebabkan diabetes.

"Sosialisasi penting khususnya kepada ibu hamil, termasuk diabetes pada bayi dan balita yang dapat juga menyebabkan stunting. Lalu bagaimana mereka dapat mengelola diabetes mungkin pola kerja sama ini bisa dipakai untuk mengurangi stunting dan agar masyarakat juga bisa paham apa itu stunting,” urai Dewi.

Sementara itu, The Deputy Ambassador Royal Danish to Indonesia, Soren Bindesboll menyoroti pentingnya sosialisasi terkait makanan bergizi dengan pola 4 sehat 5 sempurna. Denmark sendiri telah melakukan program-program yang dimulai merawat bayi dengan berfokus pada ibu.

"Otoritas Kesehatan Denmark bekerjasama dengan Danish Veterinary and Food Administration telah mengembangkan pedoman tertulis yang difasilitasi bagi perempuan untuk fokus pada kesejahteraan perempuan sebelum, selama dan setelah melahirkan," ujarnya. (H-2)