Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mendorong para pemangku kepentingan segera memberikan solusi hunian yang layak bagi para penyintas bencana alam di Sulawesi Tengah.
"Saya yakin, permasalahan pokok yang dialami para penyintas bencana tsunami dan likuifaksi di Petobo dan ribuan lainnya di Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong, sudah kami serap sejauh ini. Selanjutnya saya yakin para pemangku kepentingan segera memberikan solusi hunian yang layak bagi para korban," kata Lestari, saat mengunjungi shelter pengungsian korban tsunami dan likuifaksi terbesar di Petobo, Sulawesi Tengah, Jumat (2/4).
Para korban likuifaksi di Petobo sudah tinggal di hunian sementara (Huntara) itu hampir tiga tahun.
Rerie, sapaan akrab Lestari, dalam kunjungan tersebut didampingi Gubernur Sulawesi Tengah terpilih Rusdy Mastura, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Hj. Nilam Sari Lawira, Anggota DPR RI Eva Yuliana, Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI koordinator penyerapan aspirasi masyatakat dan daerah, Atang Irawan dan sejumlah kader Partai NasDem di Kota Palu, Sulawesi Tengah.
Menurut Rerie, dirinya sudah berdiskusi secara intens dengan Ketua DPRD Sulawesi Tengah dan Gubernur Sulawesi Tengah terpilih terkait sejumlah langkah yang harus segera dilakukan.
Berdasarkan hasil diskusi tersebut, jelas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, masalah pokok terkait ketersediaan hunian yang layak bagi para korban bencana alam di Sulteng adalah ketersediaan lahan.
"Berarti ada problem pada pengadaan tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Nah ini kita akan periksa, problemnya ini pada ketersediaan anggaran atau aspek hukum kepemilikan tanah," ujar Rerie.
Selanjutnya, tambah Rerie, tentu masalah ini juga akan disampaikan kepada Pemerintah Pusat.
Termasuk, jelasnya, soal perpanjangan Inpres 10/2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan Wilayah Terdampak Lainnya, yang masa berlakunya berakhir pada Desember 2020 lalu.
Dengan penanganan segera dan kolaborasi antara para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, Rerie yakin, sejumlah kendala yang dihadapi para korban bencana alam di Sulteng bisa segera diatasi.
Pada kesempatan itu, Rerie menyerahkan 7.000 paket sembako dalam rangkaian Program NasDem Peduli, untuk korban bencana Pasigala 28 September 2018, di Sekretariat Forum Korban Likuifaksi Petobo, Sulawesi Tengah. (OL-8)
FESTIVAL Tampo Lore 2024 di Desa Hanggira. Kecamatan Lore, Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), dinilai berpotensi mendukung pembangunan ekonomi pariwisata berkelanjutan.
Lahan seluas 1.550 hektar (ha) disediakan untuk reforma agraria di Poso, Sulawesi Tengah. Adapun, total luas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Badan Bank Tanah di Poso sebanyak 6.648 ha.
Penata Penanggulangan Bencana BPBD Poso, Muhammad Ruum mengatakan, banjir yang terjadi pada Kamis (16/5) malam sekitar pukul 23.00 itu melanda Desa Maranda dan Trimulya
Karhutla di Poso, Sulawesi Tengah, dipastikan tidak menimbulkan korban jiwa.
Dalam sehari, pagi atau sore Asmarani pasti menengok kebun kakao miliknya yang memiliki luas 500 meter persegi.
DPW Partai NasDem, Sulawesi Tengah, melakukan penjaringan untuk mencari Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) berkualitas di Poso.
Sebanyak 698 orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pada rentang Januari-Juli 2024.
PAUD harus mendapat perhatian serius karena merupakan bagian dari proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan.
DORONG peningkatan penerapan ekonomi sirkular dalam keseharian demi menjaga kelestarian lingkungan yang sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi proses pembangunan dan tumbuh kembang.
DORONG pengembangan wisata berkonsep regeneratif dalam upaya meningkatkan kinerja pariwisata nasional yang lebih baik dan berkelanjutan.
NEGARA harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Harapannya, mereka kelak dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional.
DORONG produktivitas sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar mampu meningkatkan peran ekonomi rakyat dalam menopang ekonomi nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved