BPOM Diminta segera Terbitkan Izin Penggunaan Vaksin

BADAN Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diminta segera menerbitkan izin penggunaan dalam keadaan darurat atau emergency use authorization (EUA) untuk vaksin covid-19. Hal itu diperlukan agar vaksinasi bisa dimulai pada awal 2021.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, M. Farhan, mengatakan, percepatan penerbitan izin darurat penggunaan ini layak dilakukan BPOM karena sudah mendekati awal 2021. Vaksinasi di awal tahun inipun sesuai dengan janji Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Vaksin Covid-19 Memantik Optimisme Sektor Pariwisata

"BPOM harus segera mengeluarkan persetujuan penggunaan darurat vaksin impor pada Januari 2021. Sementara Bio Farma dan Kemen-BUMN harus segera memastikan pasokan vaksin pada 10 hari terakhir 2020 ini," kata Farhan dalam siaran persnya, Senin (21/12).

Tak hanya itu, menurutnya pemerintah harus memberikan transparansi yang terukur agar tidak membuat masyarakat bingung. Farhan pun menyindir kementerian terkait yang masih belum memberi kejelasan dalam keamanan dan kenyamanan publik dalam menerima vaksinasi.

Dia menilai, pernyataan Presiden yang memastikan vaksinasi dimulai 2021 sebagai bentuk respons atas gejolak masyarakat yang layak diapresiasi. Terlebih, tanggapan cepat Presiden terhadap suara masyarakat yang ingin vaksinasi digratiskan dan tidak dikaitkan dengan keanggotaan BPJS ini sudah tepat.

"Pernyataan Presiden artinya ada akselarasi dan perubahan signifikan dari berbagai kebijakan kementerian dan lembaga negara yang mendapat tugas penanganan pandemik ini, yang rasanya bertele-tele dan tidak gercep (gerak cepat)," kata dia.

Rencananya, sebanyak 75 juta warga Indonesia diminta untuk divaksin dengan biaya sendiri dan 104 juta orang direncanakan akan gratis dengan syarat terdaftar sebagai penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

"Kemenkes harus mengeluarkan sebuah skema baru vaksinasi covid-19 yang tadinya hanya gratis untuk 25 juta penerima, sedangkan mandiri untuk 75 juta. Sekaligus kita berharap Kemenkeu dan Kemendag menyiapkan jalur impor khusus bagi jutaan dosis vaksin yang akan disuntikan ke jutaan orang mulai Januari 2021," katanya.

Farhan meminta data kependudukan masyarakat agar diperbaharui untuk efisiensi penerimaan vaksin. "Kita nantikan siapa saja yang masuk prioritas penerima vaksin yang ditentukan oleh Kemenkes dengan bantuan data Dukcapil Kepmendagri dan BPS," tambahnya.

Farhan meminta para pembantu Presiden untuk tidak setengah-setengah dalam merealisasikan kesiapan vaksinasi. Jangan sampai, janji Jokowi untuk vaksinasi warga dimulai Januari terhenti akibat perdebatan atau kelalaian internal pembantu Presiden.

"Kita rasanya seperti mendapat harapan dari ketegasan dan kecepatan Presiden merespons situasi. Tapi kita punya pertanyaan besar dan harapan yang belum terjawab oleh Kementerian dan lembaga negara pembantu Presiden," ucapnya.

Farhan menilai, pernyataan Presiden adalah narasi besar dari pemerintah, namun tidak ada transparansi dari kementerian dan lembaga negara terkait yang diharapkan bisa mewujudkan perintah kepala negara. (BY/A-1)