Pemerintah belum Tetapkan Harga Vaksin

PEMERINTAH belum menetapkan harga vaksin covid-19 maupun pelayanan praorder untuk pelaksanaan vaksinasi jalur mandiri dalam bentuk apa pun.

“Informasi yang beredar saat ini tidak dapat menjadi rujukan. Kami imbau masyarakat menunggu pengumuman resmi terkait vaksin dan vaksinasi covid-19,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk Program Vaksinasi Covid-19, Siti Nadia Tarmizi, dalam keterangan resmi di Jakarta, kemarin.

Menurut Siti Nadia, Keputusan Menteri Kesehatan No 9860/2020 telah menetapkan enam jenis vaksin covid-19 dapat digunakan di Indonesia, yaitu produk Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Sinovac, dan Pfi zer/BioNTech.

“Penggunaannya dalam program vaksinasi mengikuti proses pengadaan dan izin penggunaan. Informasi resmi dapat diakses di situs kemkes.go.id dan covid-19.go.id,” ujar Siti Nadia.

Di sisi lain, juru bicara PT Bio Farma (persero) Bambang Heriyanto menambahkan saat ini pemerintah masih menyelesaikan skema pelaksanaan vaksinasi untuk program bantuan pemerintah maupun mandiri. Bio Farma belum melayani praorder vaksinasi untuk jalur mandiri, baik untuk fasilitas kesehatan maupun perorangan.

“Bio Farma masih mengembangkan sistem untuk pemesanan praorder vaksinasi, khususnya jalur mandiri. Pelaksanaan vaksinasi tetap menunggu izin penggunaan dari Badan POM,” ungkap Bambang.

Ihwal penyediaan layanan vaksinasi seperti rumah sakit, klinik, dan fasilitas kesehatan lainnya masih dilakukan proses pendaftaran dan verifikasi.

“Bio Farma mengimbau penyedia layanan kesehatan menunggu pengumuman pemerintah terkait pemesanan praorder vaksinasi jalur mandiri,” tandas Bambang.

Gotong royong

Sementara itu, Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga meminta pengusaha untuk bergotong royong membeli vaksin mandiri bagi karyawannya.

“Ajakan kami untuk (BUMN) agar membeli vaksin mandiri bagi karyawannya. Mari bergotong royong untuk pengadaan vaksin bagi karyawannya,” kata Arya, kemarin.

Kementerian BUMN melalui Bio Farma bertugas mempersiapkan skenario penyaluran vaksin mandiri. Adapun vaksin yang ditanggung pemerintah menjadi kewenangan Kementerian Kesehatan.

Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, menyambut positif langkah pemerintah dalam program vaksinasi covid-19 mandiri.

“Menurut kami, itu ajakan positif untuk membantu pemerintah mempercepat program vaksinasi supaya cepat merata dan terukur,” jelas Sarman.

Sarman menilai wajar bila ada perusahaan atau pihak swasta terlibat dalam vaksinasi mandiri, meskipun tidak semua pengusaha swasta mampu dalam pengadaan vaksinasi mandiri karena alasan kesulitan keuangan.

“Program corporate social responsibility dapat membantu pemerintah dalam pengadaan vaksinasi covid-19 mandiri. Hal ini dapat membantu masyarakat sekitar agar mereka juga dapat segera divaksinasi. Jadi, ajakan pemerintah sangat positif dan perlu diapresiasi,” kata Sarman. (Iam/Ins/Ant/X-3)