Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Laksana Tri Handoko mengungkapkan, lambatnya kemajuan penelitian di Indonesia disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia (SDM) unggul. Diperlukan upaya keras untuk terus konsisten melakukan perbaikan SDM agar sesuai standar global.
"Rasio peneliti berkualifikasi minimal S-3 yang masih sedikit, yaitu 15%. Meski di institusi tertentu seperti LIPI sudah cukup tinggi (sudah 50%), tetapi masih di bawah standar global," kata Laksana kepada Media Indonesia, saat menanggapi soal minimnya dampak riset terhadap kebijakan pemerintah.
Untuk itulah, sahut Laksana, pihaknya sudah merekrut peneliti baru dengan kualifikasi minimal S-3 baik dari dalam maupun luar negeri. LIPI menargetkan, sampai 2024 mendatang akan memiliki 70% peneliti berkualifikasi S-3 dengan jejaring dan pengalaman global.
Selain jumlah SDM peneliti, Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi KLHK Agus Justianto mengungkapkan, tantangan yang dihadapi dunia penelitian saat ini adalah menarasikan hasil riset agar bisa menjadi bahan masukan kebijakan pemerintah.
Ia pun berharap, hal itu terwujud seiring dengan implementasi peleburan lembaga riset di kementerian dan lembaga sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek).
"Dengan mengumpulkan dalam satu wadah organisasi lembaga-lembaga yang terkait dengan kerisetan, harapanya akan lebih fokus dalam melakuka kegiatan ilmiah dan inovasi," ucapnya.
Sebelumnya, ilmuwan spesialis forensik kebakaran hutan Indonesia Bambang Hero Saharjo mengungkapkan hasil riset yang terpakai dan tepat guna di Indonesia jumlahnya tidak mencapai 20%. Tak heran, dampak riset terhadap kebijakan pemerintah masih minim. Salah satu kendalanya, ungkap Bambang, karena masalah waktu dan dana.
“Dalam satu tahun untuk penelitian saja perlu waktu 10 sampai 11 bulan, misalnya. Sementara bujet penelitian itu baru diterima pada bulan ke-4 atau ke-5,” ungkap Guru Besar Ilmu Kehutanan IPB University yang pernah meraih penghargaan anugerah sains bergengsi John Maddox Prize 2019.
Soal administrasi keuangan juga menjadi kendala. Bambang mengatakan peneliti harus menyiapkan bukti pengeluaran dengan sekian rangkap dan tidak boleh salah. Administrasi keuangan tersebut yang juga harus berpacu dengan selesainya penelitian yang akan dilakukan. (H-2)
NEXT Indonesia Center menyampaikan hasil riset dugaan praktik misinvoicing atau selisih pencatatan kepabeanan dalam kegiatan ekspor batu bara.
ASOSIASI Dosen dan Peneliti Ilmu Komunikasi Indonesia (ADPIKI) mendorong penguatan peran dosen sebagai otoritas akademik melalui pengembangan riset orisinal yang berdampak.
Riset terbaru mengungkap 74,6% konsumen Indonesia menggunakan AI untuk cari produk. Simak fenomena Silver Surfer Paradox dan dampaknya bagi bisnis.
BPDP tercatat telah mendukung pendanaan terhadap sekitar 400 judul penelitian yang mencakup berbagai aspek mulai dari hulu hingga hilir industri kelapa sawit.
Riset Kaspersky mengungkap 90% Gen Z dan Milenial pilih simpan data digital. Simak tren penyimpanan data di Indonesia dan tips keamanan siber terbaru.
Saat ini setiap tahunnya hanya sekitar 1 juta dari 9 juta lebih siswa SMA yang lulus berhasil masuk ke perguruan tinggi negeri (PTN).
PENGAMAT Jaringan Damai Papua, Adriana Elisabeth, berpendapat kunjungan dan pertemuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak mewakili seluruh Papua.
Baru-baru ini, pakar ilmu politik Ikrar Nusa Bhakti dalam sebuah dialog di TV mengatakan, politik di negeri ini sudah masuk kategori disgusting, bukan lagi interesting, bukan pula amusing.
PBB memperingatkan bahwa 40% hewan penyerbuk invertebrata (terutama lebah dan kupu-kupu), berisiko mengalami kepunahan global.
Neanderthal adalah spesies kuno yang tinggal di Eurasia 40.000 tahun yang lalu.
Beberapa pendatang pertama datang ke benua ini dari Tiongkok selama dua gelombang migrasi berbeda
Undang-undang yang ketat pada saat itu bertujuan untuk mengendalikan ekspansi perkotaan dan erosi tanah, serta untuk mencegah pasir gurun menyapu Tripoli,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved