Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
GURU Besar Bidang Psikologi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Dr H Achmad Mubarok mengatakan paham khilafah politik ada karena kurangnya pemahaman ilmu agama.
Untuk mengatasi hal itu, khususnya kepada generasi muda mahasiswa, ialah dengan cara membuka diri terhadap wawasan dengan memperbanyak diskusi terbuka dan seminar-seminar serta menimba ilmu agama dengan benar.
"Nah tentunya dari situ nantinya akan kelihatan sendiri karena khilafah versi mereka (kelompok penyebar paham intoleransi dan radikalisme) itu sebenarnya bukan konsep Islam, melainkan konsep khilafah politik," ujarnya di Jakarta, Kamis (24/9).
Karena, menurut pria kelahiran Purwokerto 15 Desember 1945 itu, sesungguhnya konsep khilafah yang diusung oleh kelompok-kelompok tersebut bukan konsep khilafah yang berasal dari Alquran.
Achmad Mubarok mengatakan konsep khilafah yang ada di Alquran adalah khilafatullah fil ardh, yang mana ’manusia adalah wakil Allah di muka bumi yang berkewajiban untuk membumikan nilai-nilai kebenaran’.
"Nah itu khilafatullah sesungguhnya, bukan khilafah politik. Dan khilafah politik sebetulnya muncul karena adanya kekecewaan masyarakat terhadap pemerintahan yang ada," tutur mantan anggota MPR RI periode 1999-2004 itu.
Baca juga: Banjir dan Tanah Longsor Landa Kabupaten Pesisir Selatan Sumbar
Achmad melanjutkan bahwa sebetulnya ideologi khilafah berasal dari kekecewaan politik di Timur Tengah yang kemudian menyebar keluar ke berbagai negara. Namun, ideologi khilafah itu sendiri sebetulnya merupakan utopia yang sulit terjadi, yang mana sesungguhnya juga tidak perlu ditanggapi serius karena tidak mungkin berdiri.
"Itu adalah utopia, mimpi. Mereka yang menyebarkan paham ini pada umumnya adalah orang yang tidak paham agama, atau orang yang tidak memiliki wawasan kebudayaan sehingga tidak bisa membedakan khalifatullah dengan khilafah politik," terang Achmad.
Untuk itu, menurut mantan Ketua Dewan Juri Keluarga Sakinah Nasional ini, masyarakat perlu untuk diajak belajar dan berpikiran terbuka terkait dengan adanya ideologi khilafah tersebut.
Termasuk juga diskusi-diskusi bagi kalangan mahasiswa terkait hal ini juga harus dilakukan terbuka untuk membuka wawasan.
"Jadi kalau dibicarakan terbuka justru hal ini tidak akan tumbuh, tetapi kalau dikejar-kejar itu justru akan tumbuh karena mereka merasa dizalimi," ucapnya.
Generasi muda khususnya para mahasiswa, menurut dia, juga perlu untuk memperbanyak wawasan-wawasan yang bernuansa amaliyah sebagai upaya untuk membentengi diri dari pengaruh ajaran atau paham yang menyesatkan.
"Jika banyak wawasannya dan beramaliyah maka kemudian tidak akan mudah terjerumus kepada pemahaman ruang yang sempit yang dapat mengarah kepada intoleransi dan radikalisme. Ini juga sebagai upaya agar paham-paham tersebut juga tidak tumbuh di lingkungan kampus," katanya. (OL-15)
Ia menjelaskan, upaya memperkuat kepercayaan publik dilakukan melalui peningkatan sistem pengawasan internal, penguatan kontrol terhadap hakim konstitusi.
Di tingkat nasional, Unika Atma Jaya menempati peringkat #4 PTS terbaik se-Indonesia dan peringkat #22 dari seluruh Perguruan Tinggi se-Indonesia.
President University mengukuhkan tiga Guru Besar baru: Prof. Anton Wachidin, Prof. Erwin Sitompul, dan Prof. Jhanghiz Syahrivar untuk perkuat riset nasional.
Kolaborasi antara lembaga peradilan dan perguruan tinggi dinilai semakin penting dalam memperkuat pemahaman konstitusi di Indonesia.
Bagi mahasiswa internasional, memilih kampus tidak hanya soal kualitas akademik, tetapi juga kenyamanan tempat tinggal dan jaminan keamanan.
Institut Teknologi Bandung (ITB) menjalin kerja sama strategis dengan Universitas Prasetiya Mulya dalam penyelenggaraan Program Sarjana-Magister Terintegrasi (PSMT).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved