Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
WAKIL Ketua Komite III DPD RI Fadhil Rahmi mengatakan, RUU Perlindungan Tokoh Agama yang masuk Prolegnas DPR RI pada 2020 harus segera dibahas untuk kemudian disahkan.
Hal ini merujuk pada kejadian yang menimpa Syekh Ali Jaber sehingga momentum agar RUU perlindungan tokoh agama untuk segera dibahas. Apalagi RUU tersebut sudah masuk Prolegnas Prioritas 2020.
"Sebagai wakil ketua komite III yang membidangi agama saya meminta pemerintah dan Dewan untuk segera melakukan pembahasan RUU tersebut karena kondisi mendesak dan urgen," kata senator muda asal Aceh itu, Selasa (15/9).
Baca juga : Kemenag Kecam Insiden Penusukan Syekh Ali Jaber
Menurutnya, RUU iitu menjadi harapan agar tokoh tokoh agama terlindungi. Apalagi kasus serupa yang menimpa Syekh Ali Jaber berpotensi terulang lagi di masa depan.
Diketahui, sejak diusulkan pada 17 Desember 2019, RUU Perlindungan Ulama atau RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (RUU tentang Perlindungan Kyai dan Guru Ngaji) diusulkan oleh PKS, PKB dan PPP.
"Kita tak perlu menunggu korban baru, kemudian baru tersentak. Ini harus segera dibahas. Kami dari Komite III DPD RI mendorong RUU Perlindungan Tokoh Agama segera dibahas dan ditetapkan menjadi undang-undang," pungkas mantan Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah (IKAT) Aceh itu. (OL-7)
Anggota Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno membantah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dikebut.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai terlalu buru-buru dalam pembahasan dan pengesahan sejumlah rancangan undang-undang (RUU), yakni RUU TNI, RUU Polri, Dewan Pertimbangan Presiden.
Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) disetujui menjadi usul inisiatif DPR RI.
Penetapan kawasan konservasi yang sentralistik tersebut mengasingkan peran masyarakat lokal maupun masyarakat hukum adat.
PAN mengeklaim Rancangan Undang-Undang (RUU) Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) diusulkan untuk memperkuat tugas dan fungsi lembaga tersebut.
Presiden Joko Widodo menolak mengomentari usulan Revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Ia menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada DPR sebagai inisiator.
Peentingnya moderasi beragama bagi generasi muda dalam menghadapi realitas masyarakat yang semakin beragam.
ARTIFICAL Intelligence (AI) telah memasuki kehidupan umat beragama.
Kementerian Agama juga harus melibatkan tokoh-tokoh agama yang mengerti persoalan haji untuk membuat suasana lebih kondusif.
Sahabat Nabi, Ali Bin Abi Thalib, mengajarkan bahwa mereka yang bukan saudara seiman adalah saudara dalam kemanusiaan.
Kementerian Agama (Kemenag) akan menggencarkan penerapan sistem peringatan dini konflik sosial berdimensi keagamaan pada tahun ini.
PEMERINTAH Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, melibatkan 31 lembaga keagamaan untuk program penurunan tengkes dan pengentasan warga dari kemiskinan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved