Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
SEBANYAK 146 calon subjek uji coba fase III vaksin virus korona menjalani penyaringan pada Selasa (25/8). Dari jumlah tersebut, sedikitnya terdapat 10 orang yang dinyatakan tidak lolos karena memiliki riwayat penyakit yang tidak diperbolehkan tim Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran Bandung.
Manajer lapangan tim uji coba fase III vaksin virus korona FK Unpad, Eddy Fadlyana, mengatakan, yang tidak layak mengikuti uji klinis umumnya memiliki riwayat penyakit hipertensi.
"Umumnya itu, sehingga tidak bisa," kata Eddy saat dikonfirmasi, Selasa (25/8).
Meski begitu, Eddy belum mengetahui apakah calon relawan yang lain pun layak atau tidak untuk mengikuti uji klinis ini.
"Hasilnya nanti Jumat," kata dia.
Jika dinyatakan layak, menurutnya para relawan ini akan disuntikkan vaksin atau placebo pada Jumat (28/8).
"Hari ini screening dulu, kalau lolos Jumat disuntiknya," kata dia.
Sementara itu, menurutnya 146 calon subjek ini diperiksa di enam tempat berbeda seperti puskesmas dan Rumah Sakit Unpad.
"Hari ini setiap tempat memeriksa sekitar 24 relawan," kata.
Baca juga: 172 Negara Sudah Daftar Portofolio Vaksin WHO
Di antara relawan yang menjalani pemeriksaan hari ini adalah forum komunikasi pimpinan daerah Jawa Barat. Para pejabat daerah yang siap menjadi relawan yaitu Gubernur Jawa Barat, Kepala Polda Jawa Barat, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dan Pangdam III/Siliwangi.
Pada Selasa (25/8) siang mereka mendatangi Puskesmas Garuda di Kota Bandung untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) mengatakan, keikutsertaannya pada uji coba ini sebagai bukti adanya kekompakan dari seluruh unsur di Jawa Barat.
Sebab, dia menilai dalam menangani pandemi ini diperlukan kekompakan dari berbagai pihak bagi pemerintah maupun masyarakat.
"Mengatasi pandemi ini butuh kebersamaan, kekompakan," ujarnya.
Emil pun memastikan pihaknya kompak bersama warga Jawa Barat dalam memerangi virus korona. Hal ini terbukti saat pemeriksaan calon subjek yang diikutinya tersebut.
"Tadi kami berempat diperiksa kesehatannya bersama-sama dengan warga yang jumlah empat orang juga," katanya.
Emil bersama tiga unsur pimpinan lainnya menjalani pemeriksaan kesehatan untuk menentukan apakah layak atau tidak mengikuti uji coba vaksin tersebut.
"Diukur tinggi badan, berat badan. Juga diperiksa dengan menggunakan stetoskop di bagian dada," kata Emil.
Pada kesempatan tersebut, ia pun menandatangani pernyataan kesiapan diri menjadi relawan. Tidak hanya itu, lanjut Emil, dia bersama tiga koleganya itu pun diberi penjelasan mengenai uji coba vaksin ini.
Salah satunya, tim FK Unpad memberi tahu bahwa setiap subjek harus mengikuti proses uji coba sebanyak lima kali.
"Kami diberi penjelasan bahwa proses vaksin ini ada lima kali kunjungan. Ini yang pertama,
sampai enam bulan ke depan," katanya seraya menyebut proses kedua akan dilakukan tiga hari ke depan saat subjek dinyatakan layak berdasarkan kondisi kesehatan.
Selain itu, dalam kedatangannya pertama ini, tim penguji pun menjelaskan berbagai hak tentang uji klinis tersebut. Dari hasil penjelasan tersebut, Emil optimistis proses ini akan berjalan aman dan lancar.
"Secara umum uji coba ini tak ada efek samping, terbukti dari uji coba fase I dan II," ucapnya.
Dengan diikuti oleh para pejabat, pihaknya ingin uji coba vaksin lebih menenangkan masyarakat terutama yang khawatir dengan keamanan uji coba vaksin asal Tiongkok tersebut.
"Mudah-mudahan dengan kami ikut, masyarakat menjadi tenang. Bahwa vaksin ini aman, sudah hadir dan ini akan jadi ending pandemi. Mohon doanya," kata dia.
Lebih lanjut, Emil menyebut vaksin virus korona yang akan diberikan kepada masyarakat Indonesia akan jauh lebih murah harganya. Sebab, meski berasal dari Tiongkok, pembuatannya akan dilakukan di dalam negeri yakni oleh PT Bio Farma.
"Harga produksinya jauh lebih murah dibanding vaksin dari luar negeri," ujarnya. (A-2)
Persoalannya ialah tumpang tindih kawasan hutan dengan tanah warga, tanah kas desa dan tanah adat.
Kadispar Bandung Barat mengaku penutupan tempat wisata mulai berlaku Rabu (16/6) namun pengelola belum menerima SE dari pemerintah daerah
Para politisi sudah seharusnya punya tanggung jawab untuk membereskan pandemi covid-19 dulu. Apalagi hingga hari ini terjadi kenaikan eksponensial.
"Saya meyakini pemerintah Saudi sahabat bIndonesia. Selama kita bisa meyakinkan protokol kesehatan, terseleksi, sudah divaksinasi, dll saya kira bisa,' ujarnya
Pertemuan antara kedua tokoh harus dilihat bukan saja dari sisi substansi, tapi juga simbolnya
AHY mengaku Emil merupakan mitranya dalam berpolitik.
Prof. Hinky juga menampik klaim keliru yang beredar di media sosial, yaitu anak yang tidak divaksinasi bebas dari infeksi telinga dan pengobatan antibiotik.
Dikuatirkan informasi sequence genomic pathogen dari indonesia dikapitalisasi oleh pengembang vaksin negara maju dan kita tidak dapat benefit yang setara.
Di samping PABS hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pendanaan dan transfer teknologi.
Isu efek samping vaksin covid-19 AstraZeneca. Ia mengatakan peringatan soal efek sampik dari roduk vaksin itu sudah diumumkan sejak 2021.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menanggapi kehebohan soal efek samping vaksin covid-19 AstraZeneca. Menurut Budi, efek samping vaksin tersebut telah diketahui sejak lama.
Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi memastikan sampai saat ini tidak ada kejadian sindrom trombosis dengan trombositopenia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved