Kemendikbud: Ada Daerah Zona Merah Ngotot Buka Sekolah

PEMBUKAAN sekolah di zona hijau, kemudian menyusul zona kuning menjadi dilema lantaran pandemi covid-19 masih belum melandai. Namun, ada juga pemerintah daerah dengan status wilayah zona merah justru memaksa pemberlakuan pembelajaran tatap muka.

"Ada daerah yang keras, bersikukuh ingin membuka sekolah padahal di zona merah. Bahkan berkirim surat resmi ke Pak Menteri. Meski ngotot, jawaban kami bagi daerah zona merah dan zona oranye tetap tidak diperbolehkan membuka sekolah," kata Analisis Kebijakan Ahli Madya Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud Suhartono Arham pada Gathering Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Kemendikbud dengan Forum Wartawan Pendidikan dan Kebudayaan (Fortadik) di Bogor, Jawa Barat.

Menurut Suhartono, keinginan kepala daerah atau pemda untuk membuka sekolah lantaran ada desakan masyarakat khususnya para orangtua.

Ia menyatakan, sejatinya kewenangan ini bukan di Kemendikbud karena penentuan tatap muka ada di pihak pemerintah daerah dengan beberapa catatan, misalnya ada kesepakatan antara Pemda dengan dinas pendidikan, sekolah dan orangtua.

"Kendati di zona hijau, jika orangtua khawatir, sekolah dan pemda tidak dapat mengimplementasikan. Harus ada kesepakatan bersama," tegasnya.

Suhartono mengakui Kemendikbud dalam tiga hari terakhir ini telah melakukan monitoring ke daerah-daerah zona hijau dan zona kuning yang sudah mulai membuka pembelajaran temu muka (luring). Ia mengklaim semua satuan pendidikan telah menerapkan protokol kesehatan cukup ketat. Seperti cuci tangan, penggunaan masker serta pembatasan jumlah siswa di kelas.

Baca juga: Ganjar Minta Daerah Jangan Buru-Buru Gelar Sekolah Tatap Muka

Akan tetapi, lanjut dia, sekolah dan guru tidak mungkin dapat memastikan pengawasan penerapan protokol kesehatan siswa secara penuh manakala anak keluar dari gerbang sekolah. Jangan samakan dengan Jakarta, anak berangkat dan pulang sekolah selalu ditemani.

"Saya lihat di Brebes banyak anak sekolah berangkat dan pulang sendiri. Misalnya si anak entah terpapar covid-19 di tempat mana. Nah, disini akan mudah bagi masyarakat untuk menuding terjadi penularan di sekolah. Padahal jika dirunut, belum tentu dari situ," ungkapnya.

Dia meminta masyarakat sama-sama bertanggung jawab mengawasi anak-anak dalam menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.

"Jadi tidak hanya Kemendikbud juga pemerintah daerah, dinas pendidikan, sekolah, komite sekolah dan guru juga masyarakat guna menangkal penyebaran covid -19," tukasnya.

Dalam kesempatan itu, Suhartono mengungkapkan data dari laman covid19.go.id per 19 Agustus 2020 menyebutkan dari 423.492 satuan pendidikan mencakup PAUD, SD, SMP, SMA, SMK serta SLB pada 34 propinsi, tercatat sebanyak 32.821 satuan pendidikan atau 8% berada di zona merah, sebanyak 205.154 satuan pendidikan atau 48% berada di zona orange, sebanyak 151.269 satuan pendidikan atau 36% berada di zona kuning dan 34.248 satuan pendidikan atau 8% berada di zona hijau. Sehingga total jumlah sekolah mendapat izin melakukan tatap muka sebanyak 185.517 satuan pendidikan atau 44%.

Ia menambahkan, berdasarkan laporan yang diterima Kemendikbud, banyak orangtua mengaku kerepotan mengawasi anak-anak dalam pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang dirasakan adanya kebosanan dan kejenuhan. Di sisi lain guru banyak memberikan tugas kepada siswa secara monoton sehingga menjadi beban siswa serta orangtua.

Suhartono mengutarakan kejenuhan siswa pada PJJ akibat kurangnya kreativitas dari guru. Guru, ucap Suhartono, mesti kreatif dalam PJJ yang menopang keberhasilan pembelajaran secara daring. Guru tidak mengambil jalan pintas dalam PJJ yang hanya memberi tugas mata pelajaran secara monoton.(OL-5)