Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEJUMLAH wilayah di Tanah Air berpotensi mengalami kekeringan meteorologis. Hal itu didasarkan pada hasil monitoring kejadian hari kering berturut-turut dan prediksi probabilistik curah hujan dasarian. Terdapat indikasi potensi kekeringan meteorologis hingga 2 dasarian ke depan dengan status waspada hingga awas.
Deputi Bidang Klimatologi, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Herizal menjelaskan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan meteorologis dengan kategori waspada di antaranya adalah Bali (Kota Denpasar) Jawa Barat (Kabupaten Cianjur, Cirebon) Jawa Tengah (Kabupaten Demak, Karanganyar).
Jawa Timur (Kabupaten Blitar, Gresik, Jember, Lumajang, Mojokerto, Ponorogo, Probolinggo, Trenggalek dan Kota Surabaya). Di Maluku (Kabupaten Maluku Barat Daya, Kepulaun Tanimbar), Nusa Tenggara Barat (Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara), Nusa Tenggara Timur (Kabupaten Alor, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Timor Tengah Utara)
Adapun wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan meteorologis dengan kategori siaga adalah Bali (Buleleng) DI Yogyakarta (Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulonprogo, Sleman dan Kota Yogyakarta). Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Jepara, Klaten, Purworejo, Sragen, Sukoharjo, Wonogiri).
Di Jawa Timur meliputi Kabupaten Bangkalan, Banyuwangi, Bojonegoro, Bondowoso, Lamongan, Madiun, Magetan, Malang, Nganjuk, Ngawi, Pamekasan, Pasuruan, Sampang, Sidoarjo, Situbondo). Kemudian wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan meteorologis dengan kategori awas adalah Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Kupang.
Herizal mengimbau masyarakat serta pemerintah daerah setempat yang wilayah berada dalam daftar di atas untuk mengantisipasi dampak kekeringan ini terhadap sektor pertanian, yaitu berkurangnya pasokan air pada lahan pertanian.
"Di samping itu, pada sektor lingkungan, yaitu meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan dan berkurangnya sumber air untuk kebutuhan rumah tangga," pungkasnya.(H-1)
SELAMA lima tahun terakhir, 2019-2023, terjadi bencana hidrometeorologi sebanyak 18.081 kejadian, sebanyak 25% di antaranya merupakan peristiwa bencana angin puting beliung.
Salah satu upaya mencegah dampak bencana ialah membentuk Desa Tangguh Bencana (Destana).
Direktur Pusat Krisis Kementerian Kesehatan, Dr Sumarjaya menyampaikan Indonesia mempunyai pengalaman berharga dalam menyiapkan tenaga kesehatan cadangan saat menghadapi Covid-19.
SLG memberikan informasi mengenai potensi bahaya gempa bumi dan tsunami di daerah pelaksanaan. BMKG juga membantu pemerintah daerah setempat dengan memberikan Peta Bahaya Tsunami di lokasi.
Terjadi 1.277 kejadian kebakaran di Jakarta sejak Januari hingga Agustus 2023 atau 5 kebakaran di Jakarta setiap harinya.
Berdasar prakiraan BMKG, empat daerah di Sumsel bakal alami hari tanpa hujan (HTH) cukup lama mulai 21 hari hingga 60 hari.
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Pemerintah daerah didorong untuk menekan tingkat kemiskinan di masing-masing wilayahnya. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan hingga memajukan UMKM
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Pemda setempat juga menyediakan masjid, toilet, parkir gratis, serta wahana bermain anak di lahan seluas 576 meter persegi itu.
Salah satu hambatan dalam penerapan digitalisasi pembayaran di daerah dan penerapan KKPD, yakni permasalahan infrastruktur telekomunikasi.
DANA sekitar Rp44,6 triliun milik pemerintah daerah tersimpan di perbankan dalam bentuk deposito. Itu setara 23,18% dari total dana pemda di perbankan mencapai Rp192,6 triliun hingga Mei 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved