Sinkronisasi Data Penting Untuk Jamin Bansos Tepat Sasaran

MENTERI Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menegaskan pentingnya sinkronisasi data kependudukan sebagai dasar pengambilan kebijakan di Indonesia. Data berbasis nomor induk kependudukan (NIK) itu bisa jadi basis sasaran kebijakan pemerintah. 

Hal itu ditegaskannya dalam webinar bertajuk Sinkronisasi Data, Kunci Sukses Bantuan Sosial dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa: Berbagi Pengalaman dari Daerah, Rabu (10/6).

“Data dari Dukcapil ini memiliki posisi penting. Data NIK ini kan menjadi single identity number dan menjadi semacam QR Code bagi seseorang, ini yang harus dikejar. Jangan sampai QR Code-nya berantakan,” ujar Suharso dikutip dari keterangan tertulisnya. 

Salah satu pentingnya sinkronisasi data itu, lanjut Suharso ialah pendataan calon penerima manfaat bantuan sosial dan BLT Dana Desa. Pemutakhiran dan sinkronisasi data jadi tantangan dalam memaksimalkan bantuan sosial tersebut. 

Menurutnya, Pemerintah terus mendorong penguatan data dalam penyaluran bantuan sosial dan BLT Dana Desa dengan koordinasi dan sinkronisasi data antar berbagai sektor dan lembaga pemerintahan dari tingkat paling bawah, yaitu desa mempermudah proses penyaluran bantuan sosial. 

“Sinkronisasi data itu teramat penting bagi kita semua karena kita harus membuat kebijakan berdasarkan data yang reliabel dan kredibel. Kalau data tidak reliabel dan kredibel, maka akan sulit sekali data-data itu bisa dipakai sebagai evidence-based policy termasuk untuk membuat analisis,” tegas Suharso. 

Pemberian Jaring Pengaman Sosial melalui Bantuan Sosial dan BLT Dana Desa untuk penanganan Covid-19 diharapkan membawa dampak signifikan bagi kesehatan, ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga : Kelompok Rentan Perlu Perlindungan Ekstra Selama Pandemi Covid-19

Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Anwar Sanusi mengatakan, masyarakat desa berperan penting mengidentifikasi calon penerima manfaat dan menjaga transparansi penyaluran BLT Dana Desa, Menurutnta data yang baik adalah data yang betul-betul mencerminkan kondisi lapangan dan itu terjadi kalau dilaksanakan dari bawah (bottom-up). 

“Proses penentuan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dilakukan berjenjang dan melibatkan masyarakat. Pengumpulan data dimulai dari rukun tetangga dan dilakukan relawan desa lawan Covid-19. Daftar ini kemudian diverifikasi dan divalidasi, serta ditetapkan melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Hasil Musdesus ini disahkan bupati atau wali kota,” jelas Anwar.

Kabupaten Manokwari Selatan, Lombok Timur, dan Bondowoso, Jawa Timur merupakan contoh daerah yang sukses melakukan sinkronisasi data. Melalui Sistem Informasi Desa (SID) yang dibangun dari desa dan terhubung dengan sistem informasi di tingkat kabupaten, pemerintah daerah dapat melaksanakan perencanaan dan penganggaran pembangunan tepat sasaran. 

Di Kabupaten Bondowoso, SID mampu menyediakan data rumah tangga yang belum terjangkau layanan administrasi kependudukan dan bantuan sosial. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terintegrasi dalam SID digunakan untuk verifikasi penerima bantuan sosial sehingga menjadi lebih tepat sasaran. 

Hal ini berkontribusi pada pencapaian penyaluran BLT Dana Desa, di mana sampai awal Juni 2020, sebanyak lebih dari 80 persen desa di kabupaten ini sudah menyalurkan BLT Dana Desa bagi masyarakat miskin dan rentan terdampak Covid-19.

Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Markus Waran juga memastikan pembaruan data lewat sistem administrasi dan informasi berbasis kampung dengan proses pendataan yang didukung kader kampung.

“Sistem informasi berbasis kampung yang kami namakan SAIK Plus atau Sistem Administrasi dan Informasi Kampung menjadi solusi yang tepat karena sistemnya sederhana dan melibatkan pemerintah dan masyarakat kampung,” ujar Bupati Markus. (RO/OL-7)