Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PANDEMI virus korona (covid-19) menimbulkan dampak besar bagi perekonomian masyarakat. Tidak sedikit yang mengalami kesulitan akibat penghasilan berkurang hingga kehilangan pekerjaan.
Kondisi ini mendatangkan potensi anak putus sekolah karena perekonomian keluarga memburuk. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, berpendapat ada hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi peningkatan angka putus sekolah. Seperti, memanfaatkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang penggunaannya telah direlaksasi.
Baca juga: Kemendikbud Perlu Ingatkan Orang Tua Agar Tetap Bayar SPP
“Komisi X sudah mengajukan. Kalau di PAUD Dikdasmen minta supaya beberapa hal itu dibantu BOS. Kan ada relaksasi, ada kelenturan. Jadi bisa menggunakan BOS untuk membantu guru dan siswa,” ujar Fikri saat dihubungi, Rabu (6/5).
Selain itu, pimpinan perguruan tinggi dapat meringankan hingga membebaskan uang kuliah tunggal (UKT) bagi mahasiswa yang ekonominya terdampak covid-19. Itu sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 39 Tahun 2017. Pemerintah juga dapat memberikan insentif khusus bagi perguruan tinggi swasta (PTS).
“Pemasukan mereka kan pendapatan negara bukan pajak. Semuanya juga turun. Kalau ini sumbernya dari orang tua atau masyarakat, sebaiknya sudahlah tidak apa-apa turun. Jadi dipotong saja, dikurangi, atau dihilangkan untuk kepentingan yang membutuhkan,” papar Fikri.
Baca juga: Semangat Belajar Warga Putus Sekolah di Tengah Pandemi
Untuk menekan potensi kekurangan dana BOS dan dana perguruan tinggi selama pandemi, pemerintah daerah harus mendata jumlah siswa dan mahasiswa yang rentan putus sekolah. Sehingga, pemberian bantuan lebih tepat sasaran.
“Yang penting ada datanya. Jadi kalau masyarakat sekarang bisa didata dikasih sembako, nah ini siswa, peserta didik dari SD SMP SMA itu harus didata. Sama dengan masyarakat pada umumnya,” tandasnya.(OL-11)
Sudah ada sekitar 7 ribu guru honorer yang mendapatkan pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan mendapatkan penempatan.
Permasalahan pengelolaan dana BOS di antaranya laporan pertanggungjawaban, terutama pada aspek pengeluaran.
Nadiem menerangkan soal BOS, Kurikulum Merdeka, dan juga Merdeka Belajar.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan terkait program makan siang gratis, sumber anggarannya akan diputuskan setelah ada pengumuman KPU
Beberapa kepala sekolah di Kota Depok, Jawa Barat (Jabar), menolak dana bantuan operasional sekolah atau BOS untuk program makan siang gratis.
ANGGOTA Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira menyentil program makan siang gratis dari pasangan capres dan cawapres Prabowo-Gibran. beredar kabar program akan menggunakan dana BOS
Berdasarkan pedoman yang ada, covid-19 baru dianggap sebagai ancaman jika jumlah atlet yang tertular mencapai 5% dari total seluruh atlet dalam periode tujuh hari.
Sebanyak enam atlet dinyatakan positif Covid-19 dalam waktu kurang dari satu minggu penyelenggaraan Olimpiade Paris 2024.
Lima dari enam atlet di Olimpiade Paris 2024 yang dinyatakan positif covid-19 merupakan atlet polo air Australia, dan satu merupakan atlet renang Inggris.
Kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian itu lantas berdampak krisis di berbagai negara.
Sejulah atlet yang berkompetisi di Olimpiade Paris 2024 terjangkit Covid-19. Terbaru, perenang Inggris Adam Peaty dinyatakan positif setelah lima atlet polo air Australia.
Menurut WHO, model kerja dari rumah dapat menciptakan kondisi berbahaya, yakni berdampak buruk bagi kesehatan karyawan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved