Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) meminta pemerintah daerah (pemda) tidak sembarangan menyebarkan informasi terkait Covid-19 (virus korona). Penyebaran informasi itu wewenangnya Kemenkes dan rumah sakit yang menangani.
"Biarlah medis yang mengumumkan, jangan kemudian diumumkan orang lain. Takutnya nanti bias enggak karuan," kata Sesditjen PDP Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Selasa (3/3).
Baca juga: Virus Korona Ubah Perilaku Orang dalam Menyapa
Yurianto mengatakan pemda tidak terlalu mengerti tentang virus ini. Pasalnya pemda tidak paham dengan seluk beluk penanganan dan kondisi korban.
"Kalau kemudian daerah mengumumkan sendiri ya saya enggak tahu dia dari mana. Kalau Cianjur mengumumkan sendiri dia suspect korona, dari mana juga dia mendapatkan data seperti itu," ujar Yurianto.
Baca juga: Bali Tangani Tujuh Orang Terobservasi Korona
Dia meminta pemda lepas tangan dengan hal itu. Menurutnya, permasalahan virus korona hanya boleh diumumkan oleh pemerintah pusat dan rumah sakit terkait.
Baca juga: Ini Kronologi Warga Bekasi yang Tewas Terduga Virus Korona
"Sebenarnya, lebih detail lagi rumah sakit yang meminta itulah yang menyampaikan. Tapi karena ini kasus pertama maka kita ambil alih untuk kita laporkan," tegasnya. (X-15)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mewacanakan untuk menjangkau wilayah hulu dengan melibatkan pemerintah daerah penyangga dalam pembasmian ikan invasi Sapu-sapu.
Apkasi memandang pentingnya membangun komunikasi yang hangat dan solutif antara daerah dan pusat guna memastikan kebijakan nasional selaras dengan realitas di lapangan.
Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menyebut saat ini ada sekitar 60 proposal pembukaan kawasan transmigrasi baru yang diajukan pemerintah daerah.
Sedangkan per hari ini, Gubernur Kalimantan Selatan menegaskan tidak akan menerapkan WFH.
Dalam kurun waktu tersebut, imbuhnya, pemda terlihat masih gencar melakukan penambahan pegawai, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Meski begitu ia tetap mengapresiasi langkah pemerintah dalam upaya pengentasan TB. Namun program eliminasi TB harus dipantau agar implementasinya optimal.
Ia menegaskan, terdapat tiga virus pernapasan utama yang idealnya terus dipantau, yakni COVID-19, influenza, dan Respiratory Syncytial Virus (RSV).
Vaksin penguat atau booster Covid-19 masih diperlukan karena virus dapat bertahan selama 50-100 tahun dalam tubuh hewan.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) baru-baru ini mencatatkan jumlah kasus covid-19 secara global mengalami peningkatan 52% dari periode 20 November hingga 17 Desember 2023.
PJ Bupati Majalengka Dedi Supandi meminta masyarakat untuk mewaspadai penyebaran Covid-19. Pengetatan protokol kesehatan (prokes) menjadi keharusan.
PEMERINTAH Palu, Sulawesi Tengah, mengimbau warga tetap waspada dan selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan menyusul dua kasus positif covid-19 ditemukan di kota itu.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) mengklasifikasikan jenis virus covid-19 varian JN.1 sebagai VOI atau 'varian yang menarik'.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved