Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo meminta semua stakeholder berperan aktif menyukseskan program eliminasi Tuberkulosis (TBC) di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat menghadiri peluncuran Gerakan Bersama Menuju Eliminasi TBC 2030, yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan di Gedung Technopark Kota Cimahi, Rabu (29/1). Dalam kegiatan tersebut, Jokowi didampingi oleh sejumlah menteri kabinetnya. Di antaranya Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.
Selain itu, hadir pula Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, sejumlah bupati dan wali kota di Jawa Barat serta komunitas dan pegiat pemberantasan penyakit tuberkulosis. Menurut presiden, penyakit TBC adalah permasalahan yang harus dibenahi karena pengaruhnya bukan hanya pada sektor kesehatan saja, tetapi juga berkaitan dengan produktivitas masyarakat.
"Saya hadir di sini karena sehat. Kita harapkan seluruh masyarakat Indonesia sehat, SDM unggul adalah prioritas yang harus sehat semua. Saya ingin mendukung kegiatan eliminasi TBC pada tahun 2030. Percuma kalau masyarakat enggak sehat, nantinya merembet kemana-mana ke sektor pendidikan, pekerjaan, kemana-mana," kata Jokowi.
Kasus TBC di Indonesia menduduki peringkat ketiga terbanyak di dunia setelah India dan Tiongkok. Bahkan, penyakit ini termasuk salah satu dari lima besar penyebab kematian prematur dan kematian penduduk di Indonesia sepanjang 2007-2017.
baca juga: Presiden Jokowi: Evakuasi WNI dari Wuhan, Tiongkok Disiapkan
Diakuinya, merealisasikan target eliminasi TBC tahun 2030 tidaklah mudah. Perlu kerja keras lintas sektor secara komprehensif, tidak hanya bisa mengandalkan Kementerian Kesehatan, tapi pemerintah daerah pun memiliki peran yang sama penting. Tanpa pelibatan sektor lain, kematian akibat TBC pada 2015-2030 diperkirakan dapat merugikan 0.7 persen produk domestik bruto (PDB) Indonesia atau 123.6 miliar USD di tahun 2030. Catatan tersebut berdasarkan data Global Economic Impacy of TB, Result & KPMG tahun 2017.
"Ini urusan kita bersama, di desa, di kota memegang peranan penting. Kader yang menangani penyakit TBC juga penting," jelasnya. (OL-3)
Jeni memang tercatat sebagai pemegang gelar Puteri Indonesia Riau 2024. Namun, posisi tersebut dinilai membawa tanggung jawab besar.
Studi Herbalife mengungkap 88 persen konsumen Indonesia rutin konsumsi suplemen, namun banyak yang belum memahami dosis aman dan risiko interaksi obat.
Kenali perbedaan bakteri, virus, jamur, dan protozoa serta cara efektif memutus rantai penyebaran kuman demi menjaga kesehatan tubuh.
Menjelang Hari Buruh, laporan Indonesia Health Insights Q2 2026 mengungkap telekonsultasi mampu tangani 95 persen kasus medis dan tekan biaya kesehatan hingga 15 persen.
Sering memangku laptop? Hati-hati, kebiasaan ini bisa memicu gangguan kulit, masalah kesuburan, hingga nyeri punggung. Simak penjelasan medis dan tips aman.
Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Kesehatan kembali menorehkan prestasi membanggakan ditingkat nasional dengan meraih penghargaan sebagai Kota Unggul dalam Inovasi ibu dan anak.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai tudingan yang menyeret Jusuf Kalla dalam isu dugaan ijazah palsu Joko Widodo merupakan upaya framing.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved