Dalam 10 Tahun Konflik Manusia dan Satwa Liar Meningkat di Aceh

KONFLIK antarmanusia dengan satwa liar masih terjadi di Aceh. Bahkan dalam 10 tahun terakhir dilaporkan terjadi peningkatan signifikan konflik yang mengakibatkan jatuhnya korban baik dari manusia dan satwa liar.

Dari hasil pendataan USAID Indonesia dalam proyek USAID Lestari menyebutkan sejak 2008 hingga Juni 2019 terdapat 281 kejadian konflik manusia dengan harimau. Sedangkan pada periode 2014 sampai Juni 2019, tercatat 198 kejadian konflik manusia dengan gajah, dan 60 kejadian konflik manusia dengan orangutan.

Perwakilan USAID Indonesia, Amin Budiarjo mengatakan dalam 10 tahun terakhir ada peningkatan konflik yang signifikan antara manusia dengan satwa liar gajah, dan harimau di Lanskap Leuser yang merupakan salah satu dari 3 lanskap prioritas penyelamatan satwa terancam punah di Sumatra.

"Khususnya yang merugikan masyarakat baik itu nyawa maupun ternak dan hasil panen masyakarat. Sehingga ini menjadi masalah yang serius kalau tidak diantisipasi," kata Amin dalam pertemuan Media Visit Masyarakat Desa Mandiri (MDM) di CRU Trumon, Aceh Selatan, Jumat (24/1)

Dia menyebut masalahnya ini tidak cukup menjadi perhatian pemerintah daerah. Apalagi di Aceh secara geografis kawasan konflik satwa liar berada jauh dari pusat pemerintahan. Sehingga dibutuhkan penanganan yang lebih optimal dan berkelanjutan.

"Sehingga susah menghadapinya. perlu kerja bareng-bareng dengan masyarakat di desa, organisasi non-pemerintah, pemerintah daerah ataupun dengan unit-unit di bawah KLHK," sebutnya.

Dia menilai konflik manusia dan satwa liar terjadi karena pesatnya perkembangan dari kegiatan manusia, baik pembangunan, kegiatan ekonomi yang terus diekspansi seperti peningkatan jumlah penduduk, hingga pertambahan lahan perkebunan

"Hewan ada lebih dulu jadi alam ini rumah hewan duluan. Kumpulan gajah itu terus bergerak, begitu juga harimau sehingga ada tabrakan antara jalur jelajah satwa dengan kegiatan ekonomi, perkebunan, perumahan ataupun kegiatan industri lainnya," paparnya.

Oleh karena itu, dalam penanganan konflik ini harus dicari jalan tengahnya, agar kegiatan ekonomi masyarakat tetap terjalan namun jalur jelajah satwa liar tetap aman dan berlanjut.

"Bisa dibilang, gajah hadir lebih dulu di lokasi-lokasi dimana ada konflik ketimbang masyarakat atau manusia ada di situ," lanjutnya.

Dia menambahkan, USAID LESTARI mendukung KLHK dalam hal penanggulangan konflik manusia dan satwa liar, bekerja sama dengan BKSDA Aceh serta WCS-IP dalam mengembangkan pendekatan Masyarakat Desa Mandiri (MDM) di 8 desa yang berada berdampingan kawasan Taman Nasional Gunung Leuser.

"Intinya MDM bagaimana membuat masyarakat di desa untuk bisa menyiapkan antisipasi. Supaya satwa liat itu tidak masuk atau mengganggu kegiatan masyarakat desa," lanjut.

Di sisi lain, apabila terjadi konflik manusia dan satwa liar tentunya masyakarat sudah mengetahui bagaimana cara menghadapinya dan melakukan antisipasi jatuhnya korban dari keduanya.

"Misalnya ada gajah, harimau orangutan masuk, gimana cara menghadapi, tidak hanya menyelamatkan manusia tetapi juga menyelamatkan satwanya," terangnya.

Pemerintah Indonesia melalui BKSDA dan Balai Besar TNGL juga telah membuat contoh-contoh kecil yang bisa direplikasi supaya dana desa itu juga bisa bermanfaat, untuk mitigasi bagaimana menanggapi konflik-konflik satwa liar yang sifatnya di level masyarakat. Sementara itu, Seksi wilayah II BKSDA Aceh, Hadi Sofyan menjelaskan konflik orang utan biasa terjadi karena keluar dari habitatnya di Suaka Margasatwa Rawa Singkil hingga mencapai jarak 1 kilometer.

baca juga: Pesantren Jadi Basis Ekonomi Kerakyatan

"Dia (orang utan) terisolir, dia tidak bisa kembali lagi dan cenderung membuat sarang dan mencari makan berdekatan dengan pemukiman masyarakat," kata Hadi.

Dia menambahkan, ada juga beberapa kasus yang habitatnya berada di kawasan hutan dan terisolir akibat maraknya pembukaan perkebunan sawit sehingga habitatnya terganggu dan mereka kesulitan mencari sumber makanan. (OL-3)