Menteri Nadiem Akui Indonesia Krisis Literasi

ORGANISASI untuk kerja sama ekonomi dan pembangunan (OECD) merilis hasil survei Programme for International Assessment (PISA) 2018. PISA merupakan studi internasional di bidang pendidikan yang diadakan tiga tahun sekali bagi siswa berusia 15 tahun. Studi ini bertujuan mengamati kemampuan membaca, matematika, dan sains siswa, guna mendorong peningkatan sistem pendidikan di suatu negara.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim mengatakan, hasil survei PISA bermanfaat untuk memberikan perspektif baru bagi suatu negara untuk memperbaiki kekurangannya.

"Kunci dari kesuksesan belajar adalah mendapatkan sebanyak mungkin perspektif dari berbagai macam bidang dan area," kata Nadiem dalam Peluncuran Hasil Studi PISA 2018, di kantor Kemendikbud, Jakarta, Selasa (3/12).

Dalam hasil survei tersebut, skor kemampuan membaca Indonesia turun dari 397 pada 2015 menjadi 371 pada 3018, sedangkan skor rata-rata OECD yakni 487. Kemampuan matematika turun dari 386 pada 2015 menjadi 379 pada 2018, skor ini di bawah rata-rata OECD yakni 487.

Sedangkan kemampuan di bidang sains turun dari 403 pada 2015 menjadi 396 pada 2018, sedangkan skor rata-rata OECD yakni 489. Hasil survei ini menunjukkan bahwa kemampuan siswa di Indonesia baik membaca, matematika, maupun sains masih di bawah rata-rata.

Menanggapi hasil survei PISA 2018, Mendikbud mengakui bahwa Indonesia saat ini sedang mengalami krisis literasi. Ini merupakan permasalahan serius yang mana seluruh pemangku kepentingan di semua jenjang sistem pendidikan perlu turut berperan dalam peningkatan literasi. Selain itu, kata dia, dibutuhkan pula peran orang tua untuk menumbuhkan rasa cinta belajar dan membaca pada anak.

Menurut Nadiem, hasil buruk ini merupakan kenyataan yang tidak perlu ditutup-tutupi. "Kita masuk pada paradigma baru di mana berita-berita yang tidak terlalu positif seperti penurunan dari reading score ini, tidak perlu dikesampingkan. Tidak perlu juga dikemas agar menjadi berita yang positif. Kita memasuki paradigma baru di mana semua pemimpin-pemimpin, baik dari kementerian sampai kepala sekolah kalau ada sesuatu yang buruk kita harus jujur," tandasnya. (A-1)