OJK dan BEI Perkuat Transparansi Pasar Modal Lewat 4 Langkah Strategis

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) resmi menuntaskan empat langkah strategis untuk memperkuat transparansi dan likuiditas pasar modal Indonesia.

Inisiatif ini merupakan bagian dari delapan rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal guna meningkatkan daya saing nasional di mata investor global serta penyedia indeks internasional seperti MSCI.

Pejabat Sementara (Pjs.) Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menyatakan bahwa reformasi ini bertujuan memberikan gambaran yang lebih komprehensif bagi investor mengenai struktur kepemilikan perusahaan tercatat.

Baca juga : OJK: Dana Terhimpun di Pasar Modal Capai Rp54,24 Triliun Hingga Maret 2023

"Melalui reformasi yang konsisten dan komunikasi terbuka, kami optimistis pasar modal Indonesia akan semakin menarik bagi investor domestik maupun global," ujarnya.

Empat Agenda Utama Reformasi Pasar Modal

Langkah penguatan ini mencakup perubahan fundamental pada akses data publik dan aturan main di bursa. Berikut adalah rincian empat agenda strategis tersebut:

Transparansi Kepemilikan dan Perlindungan Investor

Kini, investor dapat mengakses informasi mendalam terkait identitas pemegang saham, jumlah kepemilikan, status pengendali atau afiliasi, hingga pemilik manfaat (beneficial owner). Data kepemilikan di atas 1% dapat ditemukan di situs resmi BEI pada kolom pengumuman dengan kata kunci “Pemegang Saham di atas 1%”.

Baca juga : IHSG Menguat, Kapitalisasi Tembus All Time High

Selain itu, Indonesia mengadopsi praktik terbaik global dari Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) terkait pengungkapan HSC. Kebijakan ini memberikan peringatan dini kepada pasar mengenai saham yang hanya dikuasai oleh segelintir pihak, sehingga meningkatkan kewaspadaan dan perlindungan bagi investor ritel.

Mendorong Likuiditas Melalui Free Float 15%

Peningkatan batas minimum free float menjadi 15% diharapkan mampu menambah suplai saham yang beredar di pasar. Jeffrey Hendrik menjelaskan bahwa terdapat masa transisi bagi perusahaan tercatat untuk memitigasi tekanan harga jangka pendek. Meskipun batas minimum naik, ambang batas pelaporan kepemilikan tetap dijaga sebesar 5% sesuai standar global.

Tanggapan Pengamat

Pengamat pasar modal, Hans Kwee, menilai langkah ini sebagai sinyal positif bagi integritas pasar modal Indonesia. Menurutnya, kebijakan ini sangat relevan dalam merespons ekspektasi investor institusi global.

“Langkah ini memenuhi permintaan MSCI dan meningkatkan kelas transparansi kita. Peningkatan free float akan menambah supply saham di pasar, sehingga likuiditas berpotensi meningkat secara signifikan,” pungkas Hans.

Untuk mendukung kelancaran transisi ini, BEI membuka kanal komunikasi khusus bagi pelaku pasar melalui email hotdesk@idx.co.id guna memfasilitasi konsultasi dan informasi lebih lanjut. (Z-1)