Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ASOSIASI Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) memulai langkah nyata untuk memperkuat posisi tawar daerah di pasar global. Melalui implementasi dan tindak lanjut Pusat Promosi Investasi Daerah (PPID) hasil kolaborasi dengan International Business Association (IBA) yang berlokasi di Batam, Apkasi berupaya memutus rantai ketergantungan pemerintah daerah atas APBD dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui investasi dan ekspor komoditas unggulan.
Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi menegaskan PPID bukan sekadar ruang pameran, melainkan sebuah solusi konkret atas hambatan promosi yang selama ini dihadapi kabupaten di Indonesia.
Menurutnya, banyak daerah memiliki potensi luar biasa tapi terkendala akses ke investor global pada tahap awal penjajakan ketika investor memerlukan kepastian data.
"Investasi adalah kunci percepatan pembangunan dan penciptaan lapangan kerja. PPID hadir sebagai 'etalase' terintegrasi yakni keunggulan daerah dapat diakses dengan mudah oleh pembeli dan investor internasional sebelum mereka terjun langsung ke lapangan," ujar Bursah, Rabu (15/4/2026).
Bursah, yang juga Bupati Lahat ini, menambahkan pemilihan Batam sebagai lokasi PPID sangat strategis mengingat statusnya sebagai kawasan perdagangan bebas (free trade zone) yang menjadi gerbang utama investasi nasional. Kehadiran IBA dalam kemitraan ini memastikan transformasi perdagangan daerah menuju pasar global dilakukan secara lebih sistematis dan terarah.
Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang memaparkan analisis mendalam mengenai hambatan perdagangan di daerah. Ia menyoroti minimnya basis data komoditas, lemahnya koneksi global, serta kurangnya tindak lanjut terhadap calon pembeli sebagai persoalan klasik yang harus segera dibenahi.
"Kita harus jujur bahwa promosi komoditas kita belum optimal dan masih sering berorientasi lokal. Lewat PPID, kita memperkuat database investor yang kredibel dan memperluas akses ke pasar internasional melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU," jelas Sarman.
Salah satu terobosan nyata yang ditawarkan adalah program energi terbarukan Satu Desa Satu Megawatt. Apkasi telah berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) untuk memfasilitasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di daerah melalui sistem Build, Operate, and Transfer (BOT). Program ini selaras dengan target nasional pembangunan 100 gigawatt energi hijau.
Sementara itu, Chairman IBA Shan Shan menyatakan optimisme tinggi terhadap komitmen para bupati. Ia mengungkapkan IBA telah membawa investor dari China dan Hong Kong yang siap melakukan business matching secara langsung sebagai bukti nyata bahwa koneksi global ini telah berjalan.
"Kami tidak hanya menunggu, tetapi secara aktif menghadirkan investor. PPID dirancang sebagai platform strategis yakni para bupati bisa bertemu langsung, berdiskusi, dan segera mengeksekusi peluang kerja sama," kata Shan Shan.
Selain sektor energi, PPID juga menawarkan pengembangan kawasan komersial terpadu, seperti rumah sakit dan pusat perbelanjaan, pada lahan daerah melalui skema pemanfaatan aset yang optimal.
Untuk mendukung sisi pembiayaan ekspor, Apkasi juga menjalin kemitraan dengan Bank BTN sebagai alternatif pendanaan bagi pemerintah kabupaten. Melalui inisiatif ini, Apkasi mengajak seluruh anggotanya untuk memanfaatkan PPID Batam sebagai hub perdagangan daerah yang profesional.
Dalam pertemuan ini tampak perwakilan 16 pemerintah kabupaten yang dihadiri langsung bupati, wakil bupati, Sekretaris Daerah dan OPD terkait. Tampak hadir juga Kepala Cabang BTN di Batam Indrasakti Agung Nugroho yang menegaskan dukungannya atas fasilitas pembiayaan bagi pemerintah daerah. (H-2)
IBA secara aktif menghadirkan investor dari Tiongkok dan Hong Kong untuk melakukan business matching langsung dengan para kepala daerah.
Apkasi memandang pentingnya membangun komunikasi yang hangat dan solutif antara daerah dan pusat guna memastikan kebijakan nasional selaras dengan realitas di lapangan.
PPID bukan sekadar kantor perwakilan, melainkan instrumen untuk menjawab tantangan keterbatasan akses pasar internasional yang selama ini menjadi tembok bagi daerah.
Meski begitu, kebijakan tersebut tidak boleh mengganggu kinerja pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Mendagri, perpanjangan masa jabatan kepala daerah hingga pelantikan pejabat baru bisa dilakukan melalui revisi undang-undang tanpa harus menyentuh UUD 1945.
Izin ekspor untuk daging sapi dan kambing, minyak bunga matahari, biji minyak, kacang lentil hijau dan lentil merah saat ini tidak akan dikeluarkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved