Kenaikan Avtur tak Terhindarkan, Dunia Usaha Minta Insentif Penyeimbang

ANALIS Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menilai kenaikan harga avtur merupakan konsekuensi dari lonjakan harga energi global, namun perlu diimbangi dengan kebijakan insentif agar tidak menekan daya beli masyarakat.

Ajib mengatakan, dinamika geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah, masih penuh ketidakpastian dan berpotensi memengaruhi harga energi.

“Kenaikan avtur, di satu sisi kita melihat bahwa itu menjadi sebuah realitas. Ini menjadi sebuah konsekuensi dengan membumbungnya harga energi dunia,” kata Ajib saat ditemui di Jakarta, Rabu (8/4).

Baca juga : Dukung Dunia Usaha, BRIN Percepat Hilirisasi Riset

Menurutnya, penyesuaian harga menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan fiskal dan ketahanan ekonomi domestik di tengah tekanan global. Meski demikian, dunia usaha berharap pemerintah dapat memberikan kompensasi kebijakan agar dampak kenaikan avtur tidak sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat.

“Karena kalau kita lihat dinamika di Iran ini kan masih dinamis. Kita belum tahu ujungnya. Dan tentunya untuk memitigasi kondisi fiskal kita biar lebih sehat, kondisi ekonomi domestik kita juga lebih adaptable, memang realitasnya ada beberapa harga yang perlu diselesaikan, termasuk avtur. Tapi tentunya dunia usaha berharap bahwa dengan ada kenaikan harga avtur, maka diimbangi dengan insentif di sisi lain,” katanya.

Ajib menekankan bahwa kenaikan harga tiket pesawat sebagai dampak dari naiknya avtur sebaiknya tidak sepenuhnya dibebankan kepada konsumen karena berpotensi menekan mobilitas dan perputaran ekonomi.

Baca juga : Setara Institute Soroti 10 Isu Prioritas Penegakan HAM terkait Dunia Usaha

Ia menyarankan sejumlah opsi insentif yang dapat dipertimbangkan pemerintah, mulai dari subsidi pajak hingga penyesuaian biaya operasional industri penerbangan.

“Sehingga kemudian, agar efek dari kenaikan avtur ini tidak berimbas secara sensitif dan secara dalam ke harga tiket, tentunya kita butuhkan insentif dari pemerintah. Contoh, adanya PPN bisa ditanggung oleh pemerintah misalnya. Itu juga kita butuhkan. Misalnya bagaimana harga-harga suku cadang pesawat juga ada adjustment, ada insentif yang tepat misalnya. Sehingga kemudian, kenaikan harga avtur bisa terkompensasi dengan insentif tersebut,” tambahnya.

Ajib menegaskan, langkah penyeimbangan tersebut penting agar aktivitas ekonomi tetap terjaga. “Poinnya adalah dunia usaha dan tentunya masyarakat mengharapkan agar hanya kenaikan harga avtur tidak memberikan konstruksi terlalu dalam pada perekonomian kita dengan hanya perputaran orang yang bisa tetap relatif normal,” pungkasnya. (Fal/P-3)