Berbasis Data, Ketua Umum APPMBGI: Swasembada Beras 2025 RI Bukan Hasil Keajaiban

KETUA Umum Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) menegaskan swasembada beras Indonesia tahun lalu adalah capaian nyata yang didukung data resmi. Capaian tersebut bukan sekadar narasi politik atau “kejutan tiba-tiba”.

Pernyataan ini langsung menjawab berbagai keraguan yang beredar di media sosial tentang keberlanjutan swasembada pangan nasional.

Ketua Umum APPMBGI, Abdul Rivai Ras, menyatakan bahwa narasi yang meragukan kemampuan Indonesia mencapai swasembada beras secara berkelanjutan tidak sesuai dengan realitas di lapangan.

Baca juga : Prabowo Subianto Targetkan Swasembada Pangan, Cadangan Beras Capai 4,2 Juta Ton

“Produksi beras nasional tahun 2025 mencapai sekitar 34,7 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi masyarakat hanya sekitar 31,1 juta ton. Artinya, kita punya surplus lebih dari 3 juta ton,” jelas Rivai, mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) secara langsung.

Ia menambahkan, Badan Pangan Nasional juga mencatat peningkatan signifikan cadangan beras pemerintah dan penguatan stok nasional sepanjang tahun tersebut. “Dalam ilmu ekonomi pangan, swasembada itu sederhana; ketika produksi lebih besar daripada konsumsi. Ini bukan opini, ini angka resmi,” tegasnya.

Bukan Kejutan, Melainkan Akselerasi yang Terencana

Rivai menjelaskan bahwa capaian swasembada 2025 bukan hasil kebetulan, melainkan buah dari kerja sistematis pemerintah melalui Kementerian Pertanian. 
Beberapa langkah kunci yang mendorong akselerasi tersebut antara lain: Peningkatan luas panen nasional, perbaikan produktivitas lahan melalui teknologi dan bibit unggul, penguatan harga gabah di tingkat petani agar mereka tetap semangat menanam, optimalisasi penyerapan hasil produksi oleh Perum BULOG. 

Baca juga : Bapanas Pastikan Stok Beras Awal 2026 Aman dan Harga Terkendali

“Dengan demikian, swasembada ini adalah hasil konsistensi kebijakan, bukan anomali jangka pendek,” kata Rivai.
Ia juga membedakan dengan jelas antara impor taktis dan ketergantungan struktural. Impor beras yang dilakukan di awal tahun hanya bersifat sementara untuk menjaga stabilitas harga dan stok. 

Neraca pangan nasional dihitung secara tahunan berdasarkan keseimbangan produksi dan konsumsi secara keseluruhan, bukan per bulan. Karena itu, impor terbatas tidak serta-merta menghapus status swasembada yang sudah tercapai sepanjang tahun.

Mengapa Perbandingan dengan Jepang Kurang Relevan?

Beberapa pihak kerap membandingkan Indonesia dengan Jepang yang memiliki teknologi pertanian sangat maju. Menurut Rivai, perbandingan tersebut tidak sepenuhnya tepat. Indonesia memiliki tantangan yang jauh berbeda, karena skala konsumsi beras yang jauh lebih besar, karakteristik lahan yang beragam, serta struktur petani yang mayoritas kecil dan tradisional.

“Keberhasilan swasembada tidak diukur dari siapa yang paling canggih teknologinya, tetapi dari kemampuan suatu bangsa memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya sendiri,” tegas Rivai.

Jangan Memupuk Keraguan

Rivai mengajak publik untuk melihat data secara objektif. “Yang kita lihat bukan klaim, melainkan realitas berbasis angka. Swasembada beras 2025 adalah momentum bersejarah bagi kedaulatan pangan Indonesia,” ujarnya.

Tantangan ke depan, menurutnya, bukan lagi membuktikan apakah Indonesia mampu, melainkan bagaimana menjaga, memperkuat, dan memastikan manfaat swasembada ini dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat, mulai dari petani hingga konsumen di dapur rumah tangga.

Dengan demikian, ia mengajak semua pihak untuk mendukung keberlanjutan swasembada beras ini, karena ketahanan pangan adalah fondasi utama kemandirian bangsa. (E-4)