Harga Nikel Bertahan di Level US$17 Ribu

KEBIJAKAN pemerintah menahan laju produksi nikel mulai menunjukkan dampak signifikan. Setelah lama tertekan akibat banjir pasokan global, harga nikel kini berangsur pulih dan stabil di kisaran US$17 ribu per ton.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno, menyebut harga sempat melonjak sebelum akhirnya menemukan titik keseimbangan baru.

“Harga sempat mencapai US$18.600 per ton, kemudian stabil di angka 17-an. Sekarang sekitar US$17.200-US$17.400 per ton,” ujar Tri dalam sebuah forum ekonomi di Jakarta, Selasa.

Baca juga : ESDM Dorong Hilirisasi Minerba, Indonesia Bisa Kuasai Pasar Timah dan Nikel Dunia

Kenaikan ini menjadi titik balik setelah sebelumnya harga nikel tertahan di kisaran US$14 ribu hingga US$15 ribu per ton. Menurut Tri, kondisi tersebut dipicu oleh kelebihan pasokan di pasar global.

“Itulah penyebab harga nikel dunia tidak mengalami kenaikan, stagnan di angka US$14 ribu-US$15 ribu per ton,” jelasnya.

Ia menambahkan, oversupply global saat itu diperkirakan mencapai 200 ribu hingga 250 ribu ton, sehingga menekan harga dalam jangka cukup panjang.

Baca juga : ESDM Dorong Hilirisasi hingga Produk Jadi, Begini Respons Pelaku Industri

Perubahan mulai terlihat sejak pemerintah Indonesia mengumumkan kebijakan pengendalian produksi pada akhir 2025. Langkah tersebut langsung direspons pasar dengan penguatan harga.

ESDM berharap kebijakan ini bisa menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar global.

“65 persen suplai nikel dunia berasal dari Indonesia. Karena itu, kami ingin Indonesia bisa menjadi pemain yang menentukan harga,” kata Tri.

Sebagai bagian dari strategi tersebut, pemerintah juga memangkas kuota produksi. Untuk 2026, volume produksi yang telah disetujui berada di kisaran 190 juta hingga 200 juta ton.

Sementara itu, total kuota produksi ditetapkan sekitar 250 juta hingga 260 juta ton, turun signifikan dibandingkan RKAB 2025 yang mencapai 379 juta ton.

Langkah ini menandai pergeseran kebijakan pemerintah dari sekadar mengejar volume produksi menuju pengendalian pasar. Jika konsisten dijalankan, Indonesia berpotensi tidak hanya menjadi produsen terbesar, tetapi juga pengendali arah harga nikel dunia. (Ant/Z-10)