Respons MSCI, OJK Siapkan Langkah-langkah Ini

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) menyatakan menerima penjelasan Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait penilaian free float saham di pasar modal Indonesia. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyebut pihaknya melihat lembaga tersebut tetap ingin memasukkan saham-saham emiten dari Indonesia dalam indeks global.

“Itu menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia sangat potensial dan investable bagi investor internasional,” kata Mahendra dalam konferensi pers di Kantor Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (29/1).

Menyikapi hal tersebut, OJK melakukan beberapa langkah. Pertama, menindaklanjuti proposal ataupun penyesuaian yang telah dilakukan oleh BEI dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang telah dipublikasikan.

Baca juga : IHSG Anjlok 8 Persen, Pemerintah Segera Panggil OJK dan BEI

“Saat ini sedang dipelajari oleh MSCI, apakah sudah sesuai dengan yang mereka butuhkan,” ujarnya.

Penyesuaian itu antara lain mengecualikan investor dalam kategori corporate dan others dalam perhitungan free float, serta mempublikasikan kepemilikan saham di atas dan di bawah 5% untuk setiap kategori kepemilikan.

“Penyesuaian tersebut sedang dikaji lebih jauh oleh MSCI. Apa pun respons dari MSCI terhadap hal itu, kami akan memastikan penyesuaian lanjutan, jika diperlukan, dilaksanakan hingga final sehingga sesuai dengan yang dimaksudkan oleh MSCI,” tegas Mahendra.

Baca juga : BEI Perkuat Koordinasi dengan MSCI Usai Pembekuan Review Indeks, Transparansi Data Diperketat

Kedua, OJK juga merespons permintaan MSCI terkait penyediaan informasi mengenai kepemilikan saham di bawah 5%. Informasi tersebut disertai dengan kategori investor serta struktur kepemilikannya.

“Kami berkomitmen akan melaksanakannya sesuai dengan best practice internasional. Ini merupakan permintaan tambahan, dan kami akan memastikan seluruhnya memenuhi standar best practice internasional,” ungkap Mahendra.

Ketiga, Self-Regulatory Organizations (SRO) akan menerbitkan aturan mengenai free float minimal 15% yang akan dilakukan dalam waktu dekat dengan prinsip transparansi yang baik.

“Bagi emiten atau perusahaan publik yang dalam jangka waktu tertentu—yang akan ditetapkan dalam pengaturan tersebut—tidak dapat memenuhinya, maka akan diberikan exit policy melalui proses pengawasan yang baik,” jelasnya.

Di sisi lain, OJK juga memahami rencana pemerintah yang akan menerbitkan peraturan terkait demutualisasi bursa pada kuartal pertama tahun ini. (Ifa/I-1)