Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendapatkan kiriman karangan bunga dari para produsen lokal dan industri food tray atau peralatan makan, Rabu (12/11). Mereka menaruh harapan ke Purbaya yang juga menjadi anggota Tim Koordinasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyampaikan aspirasi, keluhan, jeritan dan masukan ke Presiden Prabowo Subianto dan stakeholder terkait agar melibatkan produsen atau industri lokal dalam pelaksanaan program MBG termasuk food tray.
Mereka mengaku kecewa karena anggaran negara atau APBN untuk program makan bergizi gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) lebih menghidupkan para produsen di Tiongkok dibandingkan produsen lokal. Padahal, produsen lokal yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Wadah Makanan Indonesia (APMAKI) sudah mampu memproduksi 11 juta food tray perbulan dengan standar halal dan SNI yang terjamin.
Berdasarkan pantauan di taman Gedung Juanda 1, Kementerian Keuangan, Jakarta, ada karangan bunga yang hanya berisikan protes atau kritikan tanpa disertai nama. Namun, ada juga karangan bunga yang berisikan kritikan, protes dan harapan disertai nama orang tertentu.
"Selamat food tray China Berjaya, produsen Food Tray lokal jadi penonton," tulis seorang atas nama Rudi Santoso di papan bunganya.
Rangkaian protes lainnya dari para produsen lokal sebagaimana terpampang di karangan bunga, antara lain, "APBN untuk beli food tray China, produsen lokal mati suri," dan masih banyak yang lainnya.
Ada juga yang berharap Presiden Prabowo Subianto segera bertindak untuk memastikan program MBG benar-benar memberdayakan produsen lokal atau dalam negeri. Mereka juga berharap Menkeu Purbaya yang juga merupakan anggota tim sinkronisasi MBG bisa menyampaikan aspirasi tersebut langsung ke Presiden Prabowo Subianto dan stakeholder terkait lainnya agar benar-benar melibatkan produsen lokal dalam pelaksanaan program MBG.
Sejumlah pejabat negara dan juga pihak Badan Gizi Nasional (BGN) selalu mengatakan program MBG menggunakan produk-produk lokal termasuk food tray. Hanya saja, implementasi dan pelaksanaannya belum maksimal, sehingga masih banyak produsen dan industri lokal food tray tak dilibatkan dalam program MBG karena dominasi produk impor food tray.
Bahkan, terbaru, pihak kepolisian berhasil menggerebek salah satu gudang di Jakarta Utara yang berisikan food tray untuk MBG yang diduga impor dari Tiongkok. Dari hasil pengecekan awal kepolisian, terdapat 5 fakta dugaan pemalsuan food tray MBG tersebut, yakni pemalsuan label Standar Nasional Indonesia (SNI), pemalsuan logo halal, pergantian label asal produk (dari Made in China ke Made in Indonesia), penyalahgunaan logo BGN, dan potensi kerugian negara karena diduga pelaku tidak membayar pajak dengan pemalsuan tersebut. (E-3)
BADAN Gizi Nasional (BGN) diminta melakukan evaluasi menyeluruh terkait pelaksaanaan program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG).
NU menemukan food tray impor asal Tiongkok yang digunakan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengandung minyak babi.
Inovasi ini menarik perhatian publik setelah dipilih oleh dapur mandiri MBG Pasar Keong, Lebak, Banten, sebagai perlengkapan utama operasional mereka.
FKBI menyampaikan keprihatinan atas temuan investigatif Indonesia Business Post terkait dugaan pelanggaran serius dalam pengadaan food tray MBG.
Presiden Prabowo Subianto menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) Indonesia jadi percontohan dunia karena mampu melayani 60 juta penerima manfaat.
MENTERI Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan tim Ekspedisi Patriot siap menyukseskan target pembangunan 2.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Papua tahun ini.
Pemerintah membentuk forum evaluasi untuk memperkuat Program Makan Bergizi Gratis agar lebih efektif, terarah, dan mampu menjangkau kebutuhan gizi masyarakat secara merata.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menyasar peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga mulai menunjukkan dampak signifikan sebagai penggerak ekonomi daerah.
Penguatan tata kelola dan sistem distribusi terus dilakukan untuk memastikan program berjalan optimal, transparan, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa data tersebut mencakup ratusan kabupaten/kota yang menjadi fokus intervensi, dan akan digunakan sebagai acuan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved