Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menilai, gelombang demonstrasi besar yang berujung anarkis merupakan akumulasi kekecewaan publik terhadap ketidakadilan. Menurutnya, kondisi ini menuntut solusi yang komprehensif melalui pendekatan teknokratis yang melibatkan berbagai kalangan, termasuk kaum intelektual.
Sayangnya, kata Yose, pendekatan teknokratis kerap dikesampingkan dan hanya dijadikan legitimasi kebijakan yang sudah diputuskan secara politis. Ia menegaskan perlunya mengembalikan peran teknokrasi agar kebijakan tidak semata-mata didasarkan pada tujuan politis.
"Dengan pendekatan teknokratis, program-program dan kebijakan pemerintah tidak hanya diambil berdasarkan tujuan politis serta keputusan politis belaka," tegasnya dalam Diskusi Publik bertajuk 'Wake up call dari Jalanan: Ujian Demokrasi dan Ekonomi Kita' secara daring, Selasa (2/9).
Ia menekankan, demonstrasi yang terjadi saat ini berakar dari kombinasi berbagai faktor sosial, ekonomi, dan kesejahteraan. Beban perekonomian masyarakat terus meningkat, sementara daya tahan ekonomi mereka kian melemah.
Program-program populis Presiden Prabowo, seperti makan bergizi gratis, sejauh ini dianggap belum mampu menggerakkan ekonomi secara merata. Bahkan, pelaksanaannya telah mengalihkan sumber anggara negara dari pos-pos lain yang penting.
Di sisi lain, Yose menyoroti semakin lebarnya jarak antara proses politik formal dan aspirasi masyarakat. Proses politik yang berjalan saat ini dinilai tidak mampu menangkap dan menyalurkan aspirasi publik ke dalam kebijakan yang tepat.
"Ada gap yang semakin besar antara proses politik formal dengan aspirasi masyarakat," ucapnya.
Lebih jauh, Yose mengkritik munculnya narasi yang menyalahkan pihak asing sebagai dalang situasi ini. Menurutnya, narasi tersebut kontraproduktif karena mengalihkan perhatian dari persoalan fundamental negara, yakni lemahnya kondisi sosial-ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
"Energi kita seharusnya diarahkan pada upaya perbaikan kebijakan yang tepat," tegasnya.
Karena itu, Yose menekankan perlunya strategi menyeluruh untuk jangka pendek dan panjang. Strategi tersebut mencakup penataan ulang kebijakan ekonomi dan kesejahteraan, sekaligus perbaikan sistem serta mekanisme politik nasional. Ia mengingatkan, kecenderungan melihat situasi sekadar chaos politik yang berisiko melahirkan pendekatan represif, sementara akar persoalan ekonomi dan kesejahteraan tetap terabaikan.
"Semoga kondisi ini menjadi wake-up call bagi semua pihak untuk membangun sistem demokrasi yang lebih sehat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (Ins/E-1)
BNI memberikan klarifikasi terkait aksi demonstrasi di Pematang Siantar. Bank menegaskan isu tersebut berkaitan dengan koperasi yang bukan bagian dari BNI.
Aksi tersebut digelar oleh BEM UI sebagai bentuk solidaritas terhadap aktivis Andrie Yunus yang menjadi korban penyiraman air keras.
Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan 1.031 personel gabungan untuk mengamankan aksi BEM UI terkait gugatan UU TNI dan solidaritas Andrie Yunus.
Gerakan No Kings ramai di Amerika Serikat lewat aksi demonstrasi besar. Sebenarnya apa itu No Kings dan apa tujuan di balik gerakan ini?
Robert De Niro ikut aksi “No Kings” di New York, bagian dari protes nasional terhadap kebijakan Trump terkait Iran dan imigrasi yang dinilai kontroversial.
Perang tersebut terlalu menguras anggaran negara. Padahal, menurut dia, situasi internal di Amerika Serikat tidak baik-baik saja dan membutuhkan sokongan.
Militer Ukraina sebut kerugian personel Rusia capai 1,29 juta jiwa per Maret 2026. Analis independen CSIS perkirakan rasio korban Rusia banding Ukraina capai 2,5 banding 1.
Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyebut kultur kekerasan di Polri berakar dari kurikulum pendidikan yang masih militeristik. Perlu dekonstruksi total pada SPN dan sistem meritokrasi.
Selain faktor suku bunga, Deni menilai bahwa kondisi neraca pembayaran pemerintah juga turut memberikan tekanan.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved