Anggota DPR Sebut Penghapusan Tantiem Komisaris BUMN Harus Segera Dilaksanakan

ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Nasim Khan mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus tantiem bagi komisaris badan usaha milik negara (BUMN). Menurutnya, langkah ini sejalan dengan visi presiden untuk menjadikan BUMN lebih menguntungkan dan berkontribusi maksimal kepada negara.

“Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraannya, penghapusan tantiem ini harus segera dilaksanakan. Cita-cita presiden untuk membuat BUMN lebih menguntungkan harus dimengerti dan dilaksanakan oleh para pembantu presiden,” ujar Nasim melalui keterangannya, Sabtu (16/8).

Baca juga : Luhut: Efisiensi Investasi di Indonesia Jelek, Kalah dari Negara Pesaing di ASEAN

Nasim menilai penghapusan tantiem akan menghemat anggaran negara dalam jumlah yang signifikan. Dana yang sebelumnya digunakan untuk pembayaran tantiem kepada komisaris BUMN dapat dialihkan untuk program yang lebih produktif atau memperkuat modal kerja perusahaan negara.

“Pidato Presiden Prabowo menjadi alarm bagi BUMN untuk fokus meningkatkan kinerja dan memberikan dividen yang optimal bagi negara, bukan sekadar membebani keuangan perusahaan dengan biaya tambahan,” tegas Nasim.

Langkah ini, lanjutnya, juga menjadi bagian dari reformasi tata kelola BUMN agar lebih transparan, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik. Nasim berharap Menteri BUMN dan jajaran direksi segera merespons arahan presiden tersebut dengan kebijakan konkret.

Baca juga : Anggota DPR Apresiasi Prabowo Selamatkan Rp300 T dari APBN

Hemat Rp18 Triliun

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan tantiem komisaris BUMN perlu dihilangkan demi efisiensi. Prabowo juga mengungkap ada komisaris yang hanya melakukan rapat sebulan sekali dengan tantiem sebesar Rp40 miliar.

"Saya (akan) hilangkan tantiem. Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu. Itu adalah akal-akalan mereka saja, dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem,” kata Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-1 Tahun Sidang 2025/2026 dan Penyampaian RAPBN Tahun Anggaran 2026 di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (15/8).

Seperti diketahui, tantiem adalah bonus atau pembagian keuntungan yang diberikan kepada direksi dan komisaris perusahaan di luar gaji dan tunjangan. Selama ini, pemberian tantiem di BUMN kerap menjadi sorotan publik karena dianggap tidak sejalan dengan kinerja perusahaan yang kadang tidak optimal.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penghapusan tantiem atau bonus komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa menghemat anggaran hingga Rp18 triliun. Ia mengatakan penghapusan tantiem tersebut menyusul instruksi pemangkasan komisaris pada BUMN.

"Kebijakan itu sudah disampaikan sekitar satu bulan setengah yang lalu, bahwa pertama pengurangan jumlah komisaris, itu lebih dari separoh komisaris di satu BUMN jumlahnya dikurangi. Lalu yang kedua memang tantiemnya ditiadakan," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8).

"Kalau saya tidak salah ada penghematan sekitar Rp17-18 triliun dari tantiem-tantiem yang ada sehingga tentunya untuk efektivitas BUMN itu terasa sekali," katanya. (M-3)