Pra KPR Bisa Buka Peluang Pembiayaan Bagi Pekerja Sektor Informal

AKSES terhadap fasilitas pembiayaan hunian yang terbatas menjadi salah satu hambatan terbesar dalam penyediaan rumah bagi masyarakat Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa 60% angkatan kerja di Indonesia bekerja di sektor informal, yang sebagian besar tidak memiliki penghasilan tetap atau kontrak kerja yang jelas.

Hal ini membuat mereka kesulitan dalam mengakses pembiayaan dari bank, meskipun mereka memiliki kemampuan untuk membayar. Ini menjadi masalah besar dalam sektor perumahan.

"Masalah utama dalam sektor perumahan adalah ketidakmampuan masyarakat di sektor informal untuk memperoleh pembiayaan yang mereka butuhkan. Bank dan lembaga keuangan melihat ini sebagai risiko, meskipun mereka sebenarnya memiliki kemampuan untuk membayar. Akses mereka sangat terbatas dibandingkan dengan ASN, karyawan BUMN, atau karyawan swasta yang lebih mudah mendapatkan fasilitas pembiayaan," ungkap Ketua DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Junaidi Abdilah, belum lama ini.

Baca juga : 4 Bank Digandeng Asthara Skyfront City untuk Permudah KPR

Selain itu, kata dia, masalah kolektabilitas yang buruk dan maraknya pinjaman online (pinjol) yang digunakan oleh banyak generasi muda juga memperburuk kondisi ini. 

Data Perfindo 2024 menunjukkan bahwa sekitar 14 juta orang di Indonesia terjerat pinjol, dengan 48% di antaranya berusia antara 20 hingga 30 tahun. Minimnya literasi keuangan di kalangan pengguna pinjol semakin menyulitkan mereka dalam memperoleh pembiayaan yang layak untuk kepemilikan rumah.

Skema subsidi rumah yang ada saat ini, seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dinilai tidak cukup efektif mengatasi masalah tersebut. Program ini memang membantu perbankan untuk memberikan pembiayaan yang lebih terjangkau, namun pemerintah hanya memberikan batasan harga untuk rumah, tanpa secara langsung menyediakan hunian.

Baca juga : Skema Baru KPR FLPP Dipercaya Bisa Meningkatkan Target Pembiayaan hingga 150 Persen

Program Pra KPR untuk Pekerja Sektor Informal

Presiden Direktur MilikiRumah, Marine Novita, menjelaskan, pihaknya menawarkan solusi inovatif yang bisa membantu masyarakat mengakses hunian meskipun mereka tidak memenuhi syarat untuk KPR. 

Program Pra KPR dari MilikiRumah dirancang khusus bagi masyarakat yang penghasilannya tidak tetap, seperti freelancer, pelaku usaha, dan agen berbasis komisi, atau bagi mereka yang memiliki kolektibilitas (slik OJK) yang tidak sempurna.

“Dalam program ini, calon pembeli rumah dapat langsung menyewa hunian sambil mengikuti program yang memungkinkan mereka untuk memiliki rumah tersebut di masa depan. Dengan skema Rent-to-Own, kedisiplinan dalam membayar sewa setiap bulan menjadi dasar untuk membuka akses pembiayaan melalui bank, sekaligus mengurangi plafon pinjaman yang diperlukan,” jelas Marine. 

Ia menjelaskan, MilikiRumah bekerja sama dengan Badak Perkasa Group, salah satu pengembang terkemuka di Kabupaten Tangerang, untuk mengembangkan proyek hunian Kota Cakra, yang berlokasi di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. Kota Cakra merupakan satu-satunya proyek yang ditawarkan MilikiRumah melalui program Pra KPR.

Menurutnya, program Pra KPR adalah bagian dari upaya untuk mendukung pemerintah mencapai target pembangunan Tiga Juta Rumah yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Program Pra KPR ini bukan hanya tentang menyediakan hunian, tetapi juga membantu pelaku usaha UMKM, pekerja kreatif, freelancer, dan agen berbasis komisi untuk mendapatkan akses pembiayaan dan hunian yang nyaman dan terintegrasi," ujar Marine.

Marine juga memberikan pesan kepada pemerintah untuk melihat kritik terhadap program perumahan dan rumah subsidi sebagai kesempatan untuk berinovasi. 

Menurutnya, pemerintah perlu membuka ruang bagi solusi berbasis data dan keterlibatan sektor swasta untuk menciptakan program perumahan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, MilikiRumah berkomitmen untuk menciptakan ekosistem perumahan yang lebih inklusif dengan memberikan akses kepada masyarakat yang selama ini terpinggirkan oleh sistem pembiayaan perumahan konvensional. 

“Program Pra KPR ini tidak hanya akan mengurangi beban subsidi rumah yang terbatas, tetapi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat sektor informal untuk memiliki rumah yang layak,” tandas Marine. (Z-10)