Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama Islamic Finance News (IFN) menyelenggarakan forum tahunan IFN Dialogues 2025 di Muamalat Tower (26/5). Acara itu menjadi platform strategis yang mempertemukan para pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi di sektor keuangan syariah, industri halal, dan sektor terkait lainnya.
“Alhamdulillah, kami bangga menjadi co-host IFN Dialogues 2025. Ini adalah wujud komitmen BPKH dalam mendukung penguatan dan perluasan kerja sama antarindustri, khususnya di sektor keuangan Islam,” ujar Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah.
Forum IFN Dialogues 2025 menjadi ajang penting untuk menjajaki berbagai bentuk kerja sama keuangan lintas negara, termasuk pembiayaan bersama antara institusi syariah Indonesia dengan lembaga global. Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya membawa manfaat ekonomi yang nyata, tetapi juga memperkuat layanan haji bagi umat Islam di Indonesia.
Fadlul menegaskan, “Melalui keikutsertaan BPKH sebagai co-host IFN Dialogues 2025, kami ingin menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mengambil peran strategis dalam pengembangan industri keuangan syariah global. Ini bukan hanya tentang dukungan terhadap sukuk dan perbankan syariah, tetapi juga membangun ekosistem halal berdaya saing tinggi, baik di dalam negeri maupun internasional, terutama di Arab Saudi.”
Optimisme BPKH terhadap Indonesia sebagai pemimpin global dalam keuangan syariah dan ekonomi halal sangat tinggi.
Saat ini, BPKH tengah berkoordinasi dengan lembaga perbankan syariah internasional untuk pengembangan instrumen lindung nilai (forward hedging) dan kerja sama lainnya.
“Insya Allah, dengan kerja keras dan sinergi yang kuat, Indonesia dapat menjadi motor penggerak utama pertumbuhan industri keuangan syariah dan ekosistem halal di tingkat global,” pungkas Fadlul. (Ant/M-3)
AMPHURI menilai wacana war ticket haji belum matang dan berisiko mengganggu keadilan, memicu gejolak sosial, serta menuntut revisi aturan.
Sementara BPKH baru efektif beroperasi pada 2017, berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mencatat total aset mencapai Rp238,99 triliun pada akhir tahun 2025, meningkat dari Rp221,05 triliun pada tahun sebelumnya.
BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengumumkan capaian tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebesar 95,69 persen.
BPKH menilai revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji menjadi momentum strategis bagi lembaga tersebut untuk memperkuat tata kelola dan fleksibilitas investasi serta penguatan peran anak usaha.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui menyalurkan bantuan 108.075 paket sembako kepada masyarakat di berbagai wilayah Indonesia melalui program Menebar Manfaat Bersama BPKH 2026.
Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan bahwa salah satu poin krusial dalam revisi RUU ini adalah peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana.
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah mengatakan bahwa realisasi dana kelola haji 2025 sebesar Rp180,72 triliun
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
Dahnil memerinci aset yang kini dimiliki Indonesia di Tanah Suci. Aset tersebut meliputi bangunan yang sudah beroperasi sebagai hotel serta lahan strategis yang siap dikembangkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved