Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menuding adanya oknum-oknum yang bermain dengan pangkalan resmi LPG 3 kg, sehingga membuat harga komoditas energi itu melonjak. Hal ini, kata Bahlil, menjadi alasan pemerintah mengalihkan distribusi penjualan gas melon dari pengecer ke pangkalan resmi atau pembatasan gas subsidi per 1 Februari 2025.
"Banyak pemain-pemain di oknum itu yang memainkan harga. Dalam rangka menertibkan itu, maka kami buatlah regulasi bahwa beli LPG 3 kg di pangkalan," ujarnya dalam Konferensi Pers Capaian Sektor ESDM 2024 di Jakarta, Senin (3/2).
Bahlil meminta Pertamina untuk tindak tegas pangkalan atau agen LPG 3 kg yang terlibat dengan oknum yang tidak bertanggung jawab. Jika perlu, Pertamina bisa memberikan sanksi tegas berupa pencabutan izin usaha kepada agen atau pangkalan resmi jika terbukti kongkalikong dengan oknum yang membuat harga gas subsidi tersebut melonjak.
"Laporan yang masuk ke kami itu kan ada pihak yang memainkan harga. Kalau saya temukan seperti itu, saya cabut (izin usaha). Saya minta jangan lagi ada biaya-biaya yang tidak masuk akal. Kita mau fair (adil). Jangan menyusahkan rakyat," ungkapnya.
Politikus Partai Golkar itu kemudian membantah pasokan LPG 3 kg langka. Kementerian ESDM memproyeksikan kebutuhan kuota gas melon di 2025 di level 8,17 juta ton.
Saat ini, lanjutnya, pemerintah bersama Pertamina tengah mengalihkan distribusi gas 3 Kg dari pengecer ke pangkalan. Sehingga, ia meminta waktu ke masyarakat dalam proses peralihan tersebut.
"LPG 3 kg ini tidak ada kuota yang dibatasi. Impor kita sama jumlahnya, subsidi elpiji pun tidak ada yang dipangkas. Saudara-saudara saya di manapun berada, mohon kasih waktu sedikit saja. Kami selesaikan ini. Barang enggak ada langka, saya jamin," pungkasnya. (Z-9)
Salah satu alasan pembuatan aturan baru LPG 3 kg adalah karena, saat ini, tidak ada aturan yang melarang pembelian bahan bakar itu oleh masyarakat mampu.
PERTAMINA Patra Niaga bersama Bank Indonesia berkolaborasi menerapkan sistem pembayaran digital QRIS di pangkalan gas elpiji 3 kg.
Pernyataan berbeda antara Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM soal besaran subsidi LPG 3 kg menyoroti perbedaan metode perhitungan antara proyeksi anggaran dan harga riil pasar, yang berpotensi memengaruhi akurasi kebijakan energi pemerintah.
Pelaku UMKM serta ibu rumah tangga di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, beberapa hari terakhir kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kilogram (kg) di pengecer dan pangkalan.
PT Pertamina Patra Niaga menyoroti maraknya informasi keliru mengenai elpiji 3 kg yang beredar di media sosial.
Dengan langkah itu, lanjutnya, Disperindagkop UKM Riau berkomitmen menjaga kelancaran distribusi dan memastikan masyarakat yang berhak mendapatkan manfaat dari subsidi pemerintah.
Polda Jambi menggerebek lokasi penyuntikan gas subsidi ke tabung nonsubsidi di kebun sawit Muarojambi. Ratusan tabung gas disita sebagai barang bukti.
SEORANG oknum kepala sekolah (Kepsek) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, diringkus polisi, karena kedapatan mengoplos gas subsidi.
Langkah tegas PT Pertamina dalam memberantas praktik pengoplosan tabung gas elpiji 3 kilogram dan distribusi BBM yang tidak sesuai peruntukan menuai apresiasi.
GAS elpiji 3 kilogram yang seharusnya menjadi hak warga miskin, justru dinikmati oleh para ASN dan pemilik rumah makan di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Sumatra Utara.
KETUA Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi meminta pemerintah membatalkan wacana penerapan kebijakan satu harga untuk elpiji 3 kg.
KELANGKAAN dan melambungnya harga gas elpiji 3 kg (gas melon) di sejumlah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved