Danantara Lamban Terbentuk, Presiden Prabowo mesti Turun Tangan

PEMBENTUKAN Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) perlu dipercepat. Jika perlu, Presiden Prabowo Subianto turun langsung menakhodai percepatannya.

"Saya rasa ini perlu Pak Prabowo yang turun langsung, karena asetnya besar sekali," kata Direktur Ekonomi Digital dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (23/1).

Menurutnya, perlu kehadiran seorang presiden untuk membidani Danantara. Dia mencontohkan soal penaikan PPN 12% yang menjadi polemik. Dalam polemik tersebut, Prabowo turun langsung mengumumkan bahwa penaikan PPN hanya untuk barang mewah.

Baca juga : Pemerintah Harus Gerak Cepat Luncurkan Badan Investasi Danantara

"Kalau kita lihat Danantara ini ketika Pak Prabowo bilang ada Danantara yang akan mengelola BUMN, itu sama ketika dia mengumumkan program makan bergizi gratis," tegas Nailul.

Dia menilai Danantara mesti segera dibentuk mumpung sentimen terkait hal itu masih positif. Jika dibiarkan mangkrak terlalu lama, sentimen terhadap masalah itu akan menurun.

"Dampaknya nanti ke ketidakpuasan masyarakat, itu akan meningkat," tegas Nailul.

Baca juga : Efisiensi Anggaran tak Berpengaruh ke Infrastruktur Prioritas

Senada dengannya, ekonom dan praktisi pasar modal Hans Kwee mendorong percepatan pembentukan Danantara. Menurut dia, percepatan pembentukan lembaga itu juga perlu dukungan politik.

"Hal yang terpenting juga itu harus cepat direalisasikan, pekerjaan rumahnya sebenarnya ada di DPR ya," tegas Hans.

Jika sudah terbentuk, Hans berharap Danantara dapat dikelola secara profesional. Bukan hanya sebagai lembaga pengawas, tapi pengontrol BUMN yang tergabung di dalamnya.

"Kita juga harapkan ada pembentukan satu ekosistem keuangan yang kuat di Danantara. Sehingga ada peningkatan efisiensi, termasuk perluasan akses ke berbagai bidang dan menjangkau pasar domestik dan internasional," kata Hans. (Ant/E-2)