Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya, menilai kebijakan penghapusan utang atau hapus buku dan hapus tagih terhadap petani dan nelayan adalah langkah strategis dalam mendorong terwujudnya swasembada pangan.
Menurutnya, penghapusan hutang tersebut akan memberi kesempatan kepada nelayan dan petani untuk mengajukan pinjaman baru sehingga mereka bisa kembali beraktivitas secara produktif.
"Penghapusan utang akan memberi kesempatan kepada petani dan nelayan untuk mengajukan kembali kredit, sehingga mereka bisa kembali beraktivitas secara produktif. Kebijakan ini akan menjadi langkah strategis dalam mendukung swasembada pangan di masa depan," ungkap Asep dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024).
Kang AW, sapaan akrab Asep Wahyuwijaya, menguraikan, ada beberapa konsekuensi positif yang bakal ditimbulkan sebagai akibat adanya beleid tersebut. Pertama, selain terhapus dari hak tagih bank, petani pun akan terhapus dari daftar hitam (blacklist) di BI sehingga berpeluang untuk kembali mengajukan kredit.
"Kedua, pengajuan kembali kredit petani dan nelayan akan berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi," jelasnya.
Selanjutnya ketiga, rencana swasembada pangan dengan terlebih dahulu mengurusi atau membangunkan kembali pelaku utama sektor pertanian merupakan modal penting terwujudnya swasembada pangan di masa depan.
Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) itu juga menekankan perlunya pemerintah menciptakan ekosistem permodalan yang mendukung agar usaha petani dan nelayan kembali bangkit.
"Jangan sampai kalah oleh pinjol dan rentenir. Dengan kebijakan yang populis ini, saya berharap petani dan nelayan akan memiliki peluang lebih besar dalam mengembangkan usaha, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional," pungkas Kang AW. (Z-9)
KOMISI VI DPR RI menyoroti soal reklamasi tambang milik perusahaan BUMN sebagai bagian dari tanggung jawab strategis korporasi negara dalam menjaga keberlanjutan lingkungan
Anggota Komisi VI DPR Rivqy Abdul Halim mengatakan BP BUMN sebaiknya punya kewenangan untuk menolak atau menyetujui rencana kerja Danantara.
Mufti Aimah Nurul Anam kritik rencana pajak amplop nikah dan pajak digital. Ia nilai kebijakan makin menekan rakyat dan pertanyakan kinerja Danantara kelola dividen.
Video yang dibagikan oleh akun @ZulkifliLubis69 Itu memperlihatkan anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menandatangani berkas dalam map dan menerima amplop saat rapat dengan Pertamina
WAKIL Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade mengungkapkan bahwa mayoritas fraksi Komisi VI bersepakat bahwa tidak perlu untuk membentuk panitia kerja (Panja) dalam kasus korupsi Pertamina.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Darmadi Durianto mengatakan akan mencari solusi soal polemik penghentian ekspor minyak jelantah.
Berdasarkan data terbaru Kementerian ATR/BPN dan Bappenas, Luas Baku Sawah (LBS) periode 2019-2024 di Indonesia justru menyusut akibat alih fungsi lahan.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI Rina Saadah optimistis target swasembada pangan nasional pada 2029 dapat tercapai, didasari keberhasilan Indonesia dalam mencapai swasembada beras pada 2025.
Pemerintah meyakini kedaulatan sebuah negara sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk berdiri sendiri, terutama di sektor pangan.
PEMERINTAH Kota Sorong melaksanakan panen jagung perdana dalam rangka program swasembada pangan nasional di lahan Kelompok Tani Klagigin, Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat.
Prabowo Subianto menerbitkan 3 regulasi baru untuk mempercepat ketahanan pangan nasional, mulai dari infrastruktur pascapanen hingga penguatan stok jagung.
Indonesia dinilai lebih siap menghadapi gejolak global berkat swasembada pangan, energi, dan hilirisasi. Stok beras melimpah jadi penopang utama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved