Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pangan Nasional (Bapanas) memperkuat validasi data keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan pangan 10 kg beras.
Tujuannya untuk memastikan distribusi tepat sasaran dan sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
"Kami terus melakukan pemantauan dan perbaikan terhadap program bantuan pangan beras, sehingga penyalurannya berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. Kami ingin memastikan bahwa bantuan pangan ini sampai ke tangan penerima yang benar-benar membutuhkan," kata Deputi
Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa seperti dilansir dari Antara, Jumat (9/8).
Baca juga : Pernyataan Bapanas yang Minta Masyarakat Setop Boros Pangan Sakiti Hati Masyarakat
Dalam melakukan verifikasi dan validasi, Bapanas melakukan hal itu dengan Perum Bulog, dinas pangan provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan secara bertahap terhadap data penerima bantuan.
Menurut Ketut, mekanisme verifikasi dan validasi data penerima diperlukan, karena data keluarga penerima manfaat bisa terjadi pembaruan akibat perubahan status sosial ekonomi, perpindahan lokasi, dan kondisi lainnya.
Verifikasi dan validasi data dilakukan secara berjenjang, baik di tingkat pusat Bapanas berkoordinasi dengan Kemenko PMK sebagai wali data
KPM, kemudian ditindaklanjuti oleh Perum Bulog bersama dengan unsur perangkat daerah, yaitu Dinas Pangan, Bappeda, Dinas Sosial, serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Baca juga : Realisasi Impor Beras sudah Mencapai 2,2 Juta Ton
"Sehingga dengan demikian bantuan pangan ini tersalurkan dengan baik, lancar, dan tepat sasaran," kata Ketut.
Bantuan pangan beras tahap ketiga telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo untuk disalurkan pada Agustus, Oktober, dan Desember 2024 kepada 22 juta KPM di seluruh Indonesia. Setiap KPM menerima 10 kg beras per bulan.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengungkapkan, program bantuan pangan beras ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat yang paling rentan. (Ant/J-3)
BADAN Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan DKI Jakarta, PT Food Station Tjipinang Jaya memastikan pasokan beras ibu kota dalam kondisi aman.
Swasembada yang berhasil diraih Indonesia saat ini merupakan strategi yang sejak awal dirancanG oleh para pendahulu mulai dari Presiden Soekarno hingga saat ini Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menilai dampak fenomena El Nino terhadap sektor di luar pertanian relatif terbatas.
Ketegangan geopolitik global yang dipicu konflik di Timur Tengah terus mempertebal kekhawatiran dunia terhadap stabilitas pangan.
Kementerian Pertanian menyebutkan stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog stabil, saat ini mencapai 4,5 juta ton.
Perum Bulog mencatat realisasi serapan beras yang signifikan pada awal tahun ini. Hingga 5 April 2026, total beras yang berhasil diserap telah mencapai 1,7 juta ton.
PEMERINTAH memperkuat Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sebagai langkah antisipatif menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan mulai terjadi pada Mei 2026.
Bapanas mencatat realisasi penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng per 25 Maret telah menyentuh hingga 382.529 penerima di 24 provinsi.
Pemerintah menargetkan agar harga pangan pokok strategis terus bergerak menuju kondisi yang stabil pasca-Lebaran.
PEMERINTAH melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan membuka diri bagi masyarakat apabila menemukan anomali harga pangan pokok di pasaran.
TREN harga dua komoditas pangan strategis, yakni cabai rawit merah dan daging ayam ras, menunjukkan penurunan signifikan secara nasional di awal Maret 2026.
Harga cabai rawit merah mulai melandai di kisaran Rp60.000 per kg seiring membaiknya cuaca dan panen raya di sentra produksi. Cek update harga terbaru di sini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved