Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengeklaim dana desa yang disalurkan pemerintah sejak 2015 telah berhasil menurunkan angka kemiskinan. Itu menurutnya juga selaras dengan jumlah desa yang naik status menjadi desa mandiri.
"Ini menjadi salah satu bukti dampak positif dana desa bagi kemajuan desa. Sejak 2015, pemanfaatan anggaran dana desa telah menghasilkan berbagai capaian yang menunjang aktivitas perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa," ujar Thomas dalam seminar bertajuk Transparansi Dana Desa dan Pengentasan Kemiskinan di kantornya, Jakarta, Selasa (6/8).
Dia mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin di perkotaan turun dari 12,2 juta pada Maret 2021 menjadi 11,9 juta orang pada September 2022. Sementara itu pada periode yang sama penduduk miskin di pedesaan turun dari 15,4 juta orang pada Maret 2021 menjadi 14,4 juta orang.
Baca juga : Gerindra Benarkan Keponakan Prabowo Thomas Djiwandono Dilantik Jadi Wamenkeu Sore Nanti
Kondisi itu, menurut Thomas, selaras dengan data Indeks Desa Membangun yang menunjukkan adanya penaikan jumlah desa berstatus desa mandiri. Pada 2019 tercatat hanya ada 840 desa mandiri. Angka itu naik menjadi 16.908 desa mandiri di 2024.
Di saat yang sama, jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal mengalami penurunan dari semula 21.162 desa pada 2019 turun menjadi 6.748 desa pada 2024. Karenanya, penyaluran dana desa akan diperkuat untuk mendorong kelanjutan tren positif tersebut.
"2024 arah kebijakan dana desa diprioritaskan untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, penurunan stunting, serta program sektor prioritas sesuai potensi dan karakteristik desa itu sendiri," tutur Thomas.
Baca juga : Jumlah Penduduk Miskin Bangka Belitung Naik Signifikan
Dia juga meminta agar dana desa diawasi dengan ketat agar tujuan dari penyaluran uang negara itu bisa digunakan secara efektif dan optimal. Salah satu faktor penting dalam pengawasan itu ialah melalui transparansi dan keterbukaan informasi pengelolaan dana desa.
"Ini menjadi pilar penting untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat," tandasnya.
Adapun penyaluran dana desa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada 2015 alokasi dana desa tercatat sebesar Rp20,8 triliun dan terus meningkat menjadi Rp71 triliun di 2024. Guliran dana itu diberikan ke 75.259 desa di 434 kabupaten/kota di Tanah Air. (Z-11)
PEMERINTAH Kota Palangka Raya berkomitmen dalam menurunkan angka kemiskinan di wilayah setempat. Target penurunan ini menjadi agenda prioritas yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029.
kekisruhan pasien gagal ginjal yang dinonaktifkan dari PBI BPJS Kesehatan merupakan muara dari politisasi angka kemiskinan.
Ke-10 kecamatan itu, yakni Cengkareng, Kalideres, Tambora; Jagakarsa ; Johar Baru; Jatinegara; Penjaringan, Pademangan, Tanjung Priok; dan Kepulauan Seribu Selatan.
Iqbal menilai saat ini merupakan momentum terbaik untuk membangun dari desa.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, menegaskan bahwa program ini merupakan fondasi menuju visi Indonesia Emas 2045.
Riset terbaru mencatat capaian signifikan dalam satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
KPK memaparkan 10 modus korupsi yang kerap terjadi di daerah, mulai dari suap pengadaan barang dan jasa hingga jual beli jabatan di lingkungan ASN.
ABPEDNAS gelar Jaga Desa Awards 2026 di Jakarta sebagai apresiasi transparansi tata kelola keuangan desa dan sinergi dengan Kejaksaan RI.
Transformasi digital desa melalui platform DIGIDES terbukti meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa 2026.
Penurunan kemiskinan di Indonesia melambat. Simak analisis mengapa kepemimpinan ekosistem dan tata kelola lebih krusial daripada sekadar besaran anggaran.
DIREKTUR Pascasarjana Universitas YARSI, Tjandra Yoga Aditama, menilai pemanfaatan dana desa untuk pengendalian tuberkulosis (TB) tetap relevan dan tepat sasaran.
ANGGOTA Komite 1 DPD dari Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Hidayattollah atau yang akrab disapa Dayat El mengatakan pengelolaan dan pengawasan dana desa harus dikuatkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved