Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa ada empat organisasi keagamaan yang mengajukan izin pengelolaan tambang. Selain NU dan Muhammadiyah, Kementerian Investasi/BKPM melakukan komunikasi dengan ormas keagamaan lain yang semula menolak izin tambang.
"Ada lah, ada tiga atau empat lagi yang sudah mengajukan," ujarnya, Senin (29/7).
Dijelaskan, Perpres terkait izin tambang untuk NU sudah dibuat. Selanjutnya dia akan mengeluarkan permen dan ditargetkan bisa selesai minggu ini.
Baca juga : Muhammadiyah Bakal Kembalikan IUP Tambang, Ini Syaratnya
Sementara terkait Muhammadiyah, kata Bahlil, dirinya memberi penjelasan secara resmi di Kantor DPP Muhammadiyah. Hal itulah yang kemudian membuat Muhammadiyah memutuskan ikut mengajukan izin tambang.
"Iya saya datang ke PP Muhammadiyah, di situ ada pengurusnya semua, dan saya diminta untuk memberikan penjelasan terkait dengan aspek legalitasnya, aspek tujuannya, aspek pengelolaannya, dan aspek keseriusannya. Dan saya datang menjelaskan secara resmi di kantor DPP Muhammadiyah," jelasnya.
Menurutnya, dua organisasi yang tengah didekati Kementerian Investasi adalah PGI dan KWI. Komikasi terus dibangun dengan kedua pihak terkait tujuan izin pengelolaan tambang tersebut.
"Komunikasi kita bangun (PGI dan KWI), Insyaallah semua akan jalan kok. Yakin aja lah bahwa orang ingin semua masuk sorga kok. Ini barang jalan menuju sorga. Dan kalau orang jalan menuju sorga kan Insyaallah semua Tuhan akan membuka," tandasnya. (van)
Properti fisika tanah yang penting antara lain distribusi partikel tanah, densitas tanah, kapasitas menahan air, stabilitas tanah, konduktivitas tanah, dan porositas tanah.
Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) menegaskan sikap KWI tetap tegas menolak tawaran mengelola tambang atau izin usaha pertambangan (IUP).
Fraksi PKS terkejut atas keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang akhirnya menyetujui mengambil izin konsesi pertambangan yang diberikan pemerintahan Joko Widodo.
MESKI dihujani pro dan kontra terkait keputusan untuk menerima tawaran izin tambang, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akan mengelola dengan amanah dengan ahli serta tidak akan nekat.
Sekjen PAN Eddy Soeparno berharap Muhammadiyah apat memberikan manfaat kepada umat dalam mengelola tambang.
KETUA Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir menyatakan lembaganya bakal mengembalikan izin usaha pertambahan (IUP), dengan beberapa catatan ini.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah resmi menyatakan bakal ikut mengelola pertambangan dari izin usaha pertambangan (IUP) yang diberikan pemerintah.
Pemberian izin tambang kepada organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan dapat memicu kerusakan lingkungan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved