Pemerintah Ingin Tingkatkan Industri Buah Kakao dan Kelapa

PEMERINTAH dalam rapat internal terkait dengan pengelolaan dana kelapa dan kakao memutuskan memberikan tugas tambahan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk melakukan penanaman kembali dan mengembangkan industri berbasis kakao dan kelapa.

Saat ini, kata Airlangga, produksi kakao sekitar 180.000 ton, dan kelapa sekitar 2,8 juta ton, dengan nilai ekspor kakao adalah US$ 1,3 miliar dan kelapa US$ 1,2 miliar,

Luas lahan dari kakao adalah sekitar 1,3 juta hektar, dan kelapa 3,3 juta hektar. Selama ini, bea keluar untuk kakao antara 0-15% tergantung dari besaran harga yang sedang berlaku. Adanya bea keluar kakao, utamanya untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri.

Baca juga : Subsidi Silang, Pemerintah Putuskan Pengelolaan Dana untuk Kakao dan Kelapa Digabungkan ke BPDPKS

"Jadi dalam setahun kira-kira pemerintah mendapatkan sekitar US$ 46,9 juta," kata Airlangga, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/7). 

Bea keluar kakao sebesar 15% ini akan dikonversi menjadi pajak ekspor. Pada saat dikonversi menjadi pajak ekspor, itu akan bisa menjadi dikelola oleh BPDPKS. Sedangkan bea keluar untuk kelapa sementara ini masih belum ditentukan dan masih dikaji.

Beberapa negara pun mengenakan bea keluar untuk komoditas kakao mereka, antara lain selain Indonesia yaitu Pantai Gading, yang mencapai US$ 500 dollar per ton.

Baca juga : Tingkatkan Nilai Jual, Petani di Jembrana Bali Olah Kakao Jadi Coklat Bubuk

Sedangkan, ternyata dari segi industrinya, jumlah lahan kakao berkurang. Oleh karena itu kebutuhan pengembangan industri kakao Indonesia perlu dilipatgandakan.

"Kita sudah ada 11 perusahaan yang beroperasi di pengelolaan kakao dan industri coklat sudah naik menjadi 31 perusahaan, dan kebutuhan kakaonya kapasitas dari perusahaan itu 1.240 ton," kata Airlangga.

Saat ini, kebutuhan kakao lokal hanya 45% dan impornya 55%. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan replanting kakao, agar luasan tanamnya meningkat dan produksinya bisa dikembalikan.

Baca juga : Desa Nglanggeran Beri Pemasukan bagi Negara Melalui Komoditas Kakao

"Ke mungkin menjadi double ke 400.000 ton," kata Airlangga.

Oleh karena itu, dalam arahannya Presiden RI Joko Widodo, memberikan tugas tambahan kepada BPDPKS, juga untuk bertanggung jawab mereplanting dan mengembangkan industri berbasis kakao dan kelapa.

Dua komoditas ini menjadi penting, karena itu, karena keduanya merupakan small holder ataupun kebun rakyat. Maka akan disediakan benihnya oleh perguruan tinggi atau balai penelitian yang dibiayai oleh BPDPKS.

Baca juga : Cartenz Cocoa, Cokelat Bubuk Premium dengan Aneka Varian Rasa

"Jadi penugasan BPDPKS tidak hanya untuk kelapa sawit tetapi untuk revitalisasi daripada kakao dan kelapa," kata Airlangga.

Tentu, kata Airlangga, akan ada fasilitasi untuk penambahan perluasan ataupun membantu sawit rakyat yang direvitalisasi. (Z-8)