Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KREDIT perumahan rakyat (KPR) subsidi tumbuh cukup tinggi di tahun ini. Namun, kuota KPR subsidi diprediksi akan segera habis di Agustus nanti.
"Ini menarik, KPR subsidi tumbuhnya tinggi. Namun kami perkirakan Agustus akan berakhir karena kuota habis," ujar Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Nixon LP Napitupulu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Senin (8/7).
Dijelaskannya, pada kuartal I KPR subsidi BTN tumbuh 12,3% dan KPR nonsubsidi tumbuh 11,2%. Keduanya merupakan portofolio terbesar BTN di kuartal I 2024.
Dengan pertumbuhan yang cukup tinggi, lanjutnya, kuota KPR subsidi diperkirakan akan segera habis. Soalnya, dari Maret hingga Juli ini para developer mengebut dalam menjual KPR subsidi tersebut.
"Jadi kuota habis, para developer itu kayak kepanikan. Jadi mereka mengangkat lebih dahulu karena mereka takut tidak ada kuota tambahan. Jadi, rata-rata dugaan kami Agustus ini akan habis. Karena developer berpikir ini akan habis, mereka kebut di April, Mei, Juni, dan Juli ini. Ini melebihi normal dari seperti biasanya," tandasnya. (Z-2)
pemerintah harus segera menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 2024.
Penyaluran kredit dan pembiayaan pada semester pertama 2024 tercatata sebesar Rp352,06 triliun
Jabodetabek, wilayah metropolitan terbesar di Asia Tenggara dan kedua di dunia dengan populasi lebih dari 30 juta jiwa, tetap menjadi magnet bagi pencari hunian.
Sebanyak 497 unit rumah subsidi berkualitas dibangun di wilayah Soreng Bandung untuk membantu program satu juta rumah milik pemerintah.
Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengungkapkan aplikasi Livin' by Mandiri menghadirkan beragam fitur untuk memudahkan transaksi keuangan nasabah.
Jika subsidi BPJS Kesehatan dipangkas demi Makan Bergizi Gratis, perbaikan kinerja keuangan yang sedang dilakukan BPJS Kesehatan juga berpotensi terganggu.
Disperindag Jabar masih menunggu salinan aturan terkait kenaikan HET MinyaKita.
PT Pertamina melalui anak usahanya Pertamina Patra Niaga akan mengikuti arahan pemerintah terkait pembatasan BBM bersubsidi.
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.
RENCANA pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 17 Agustus mendatang akan menambah beban masyarakat kelas menengah.
IAW berharap dalam rotasi di tubuh Polri saat ini mampu menciptakan citra polisi yang lebih baik lagi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved