Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Perdagangan akan melakukan kajian lebih lanjut terkait dengan penetapan bea masuk tindakan pengawasan (BMTP) dan bea masuk antidumping (BMAD). Ini dilakukan untuk melindungi produk tekstil Indonesia yang saat ini terpuruk.
"Nanti akan dilihat tiga tahun terakhir rata-rata impor kita tidak bicara satu negara, tetapi semuanya. Kalau impornya melonjak yang mematikan industri kita secara aturan nasional boleh kita mengenakan BMTP, Bea Masuk Tindakan Pengamanan," ucap Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada Jumat (5/7).
Pria yang akrab disapa Zulhas itu juga menyatakan bahwa beberapa waktu lalu dirinya bersama menteri yang lain telah melakukan rapat terbatas dengan Presiden. Rapat tersebut, sambung dia, membahas tentang tujuh barang yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Indonesia.
Baca juga : Kebijakan Bea Masuk Antidumping Segera Diterbitkan
"Rapat itu kemarin memutuskan ada tujuh yang harus mendapatkan perhatian khusus, yaitu TPT, pakaian jadi, keramik, elektronik, beauty atau kosmetik, barang tekstil sudah jadi lainnya, sama alas kaki. Tujuh itu," kata dia.
Kemendag, sambung dia, akan terus melakukan segala upaya sesuai dengan ketentuan dan aturan, baik aturan nasional maupun yang sudah disepakati lembaga-lembaga dunia separti WTO dan lain-lain. Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) akan melihat rata-rata impor produk-produk tersebut dalam periode tiga tahun terakhir.
"Dicek dari asosiasi datanya, yang bangkrut yang mana, yang tutup yang mana. Setelah itu baru akan ditentukan bea masuk tindakan pengamanan, berapa akan dihitung yang bisa mengamankan produk-produk kita. Dari mana? Dari mana saja, bisa jadi dari Eropa, dari Australia, dari Amerika, dari Tiongkok, kita tidak hanya satu negara, jadi namanya BMTP," tegasnya.
Tindakan yang sama, lanjut dia, juga dilakukan oleh Komite AntiDumping Indonesia (KADI), yaitu melakukan kajian terkait impor produk dalam periode tiga tahun terakhir. Adapun hasil dari kajian tersebut nanti berupa BMAD.
"Antidumping bisa kita kenakan. Nanti dicek dulu oleh KADI. Misalnya ada keramik, ada alas kaki, ada buah-buahan, ada hasil hortikultura, dilihat 3 tahun terakhir kayak mana, melonjak enggak? Yang mematikan usaha, kita boleh mengenakan BMAD. Lagi dihitung. Kira-kira itu intinya," pungkas dia. (Z-2)
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyita barang impor ilegal yang dikelola oleh WNA
Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid memastikan bahwa pihaknya akan melindungi sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dari gempuran barang impor ilegal.
Mendag Zulkifli Hasan mengungkapkan penaikan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat atau MinyaKita dari semula Rp14.000 per liter Rp15.700 per liter sudah berlaku.
Jaksa Agung Burhanuddin yakin bisa mengungkap kasus ini hingga ke akar-akarnya bersama Kementerian Perdagangan
Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan pelepasan ekspor produk dekorasi dari salah satu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di wilayah Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta
EKONOM Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menyoroti kinerja industri manufaktur yang terus menurun.
BEBERAPA implikasi akan terjadi apabila pengenaan bea masuk anti dumping (BMAD) dari hasil investigasi Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) diterapkan.
PMK BMAD akan mendongkrak kembali tingkat utilisasi produksi. Di semester satu tahun ini tingkat utilisasi produksi jatuh ke 63% dibandingkan dengan tahun lalu di 69% dan pada 2022 di 75%.
KEBIJAKAN yang terkait dengan bea masuk antidumping (BMAD) akan segera dirilis. Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) sedang menyelidiki salah satu produk impor ubin keramik asal Tiongkok.
PEMERINTAH melalui Kementerian Perdagangan diminta untuk menyetop keran impor produk tekstil dan produk tekstil (TPT) asal Tiongkok.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved