Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Umum Asosiasi Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto mengakui bahwa telah menerima dan menyambut positif surat dari Komite Anti Dumping Indonesia (KADI). Surat itu berisi penyampaian laporan akhir penyelidikan antidumping pengenaan bea masuk antiDumping (BMAD) terhadap impor produk ubin keramik yang berasal dari Tiongkok.
"Setelah melakukan serangkaian proses penyelidikan dan verifikasi lapangan ke Tiongkok telah terbukti benar ada tindakan dumping seperti yang dilaporkan oleh Asaki satu setengah tahun yang lalu," ucapnya dikutip pada Rabu (3/7). Bentuk keadilan dan keberpihakan pemerintah terhadap industri keramik nasional berkelanjutan yang sudah babak belur dihantam produk impor dicerminkan lewat besaran BMAD mulai dari 100,12% sampai dengan 155% untuk kelompok berkepentingan yang kooperatif dan 199% untuk mereka yang tidak kooperatif di dialam penyelidikan.
"Kami tidak antikeramik impor dari Tiongkok dan tidak melarang impor keramik dari Tiongkok. Yang kami lawan ialah praktik unfair trade yakni tindakan dumping disertai dengan predatory pricing yang merugikan industri keramik dalam negeri," jelasnya.
Baca juga : Asosiasi Dorong Pemerintah Setop Impor TPT dari Tiongkok
Asaki, sambung dia, memohon atensi dan gerak cepat dari Menteri Perdagangan (Mendag) & Menteri Keuangan (Menkeu) untuk segera mengeluarkan PMK BMAD untuk produk ubin keramik impor dari Tiongkok. "Karena sudah bisa dipastikan masa tenggang sejak dikeluarkan surat KADI tersebut sampai dikeluarkan PMK BMAD akan dimanfaatkan oleh importir untuk melakukan importasi secara masif guna menghindari bea masuk yang baru," papar Edy.
Selain itu, ia meyakini semakin cepat diberlakukan PMK BMAD tersebut akan mendongkrak kembali tingkat utilisasi produksi. Di semester satu tahun ini tingkat utilisasi produksi jatuh ke 63% dibandingkan dengan tahun lalu yang berada di 69% dan pada 2022 di 75%.
"Semoga kehadiran antidumping bisa mengembalikan industri keramik ke era kejayaannya di 2012-2014 dengan tingkat utilisasi berada di atas 90%," harap dia.
Baca juga : Kadin: Wacana Bea Masuk Impor 200% akan Menyulitkan Pengusaha
Dengan BMAD tersebut, Edy berharap bahwa akan memberikan kesempatan bagi industri keramik nasional utk berkompetisi di the same level of playing field. "Kehadiran BMAD juga akan mempercepat masuknya investasi baru dan penyerapan tenaga kerja baru. Beberapa pelaku utama importir telah melaporkan ke Asaki untuk membangun pabrik keramik di Indonesia seperti di Subang, Batang, dan Kendal," ungkapnya.
Edy meminta kepada pemerintah bahwa industri keramik nasional harus dipandang sebagai industri strategis. Di samping padat modal, industri tersebut menyerap lebih dari 150.000 pekerja dengan kapasitas produksi terpasang yang cukup besar sekitar 625 juta m2/tahun dan saat ini berada di posisi lima besar pemain keramik dunia.
"Industri keramik nasional yang telah bersertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) rata-rata di atas 80% selama ini terbukti mendukung keberlangsungan hidup dari ribuan perusahaan kecil dan menengah yang selama ini menjadi bagian supply chain dari industri keramik," pungkasnya. (Z-2)
Kebijakan Publik Syafril Sjofyan menilai unsur kesengajaan tersebut diduga hadir dari Perum Bulog.
Impor ilegal adalah hal yang harus dihadapi secara bersama-sama agar tidak terus menggerus pasar dalam negeri Indonesia.
Pihak yang paling dirugikan dari maraknya impor produk asing saat ini adalah industri kecil dan menengah (IKM), bukanlah usaha kecil dan menengah (UKM).
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyita barang impor ilegal yang dikelola oleh WNA
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki mengakui target digitalisasi UKM tidak akan tercapai di tahun ini.
Jerry mengakui, selama ini Perum Bulog tidak pernah transparan dalam urusan pengadaan hingga distribusi beras.
EKONOM Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menyoroti kinerja industri manufaktur yang terus menurun.
BEBERAPA implikasi akan terjadi apabila pengenaan bea masuk anti dumping (BMAD) dari hasil investigasi Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) diterapkan.
KEMENTERIAN Perdagangan akan melakukan kajian lebih lanjut terkait dengan penetapan bea masuk tindakan pengawasan (BMTP) dan bea masuk antidumping (BMAD).
KEBIJAKAN yang terkait dengan bea masuk antidumping (BMAD) akan segera dirilis. Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) sedang menyelidiki salah satu produk impor ubin keramik asal Tiongkok.
PEMERINTAH melalui Kementerian Perdagangan diminta untuk menyetop keran impor produk tekstil dan produk tekstil (TPT) asal Tiongkok.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved