Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KUOTA pembiayaan syariah dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) ditambah menjadi 2.200 unit sepanjang 2024. Hal ini terjadi salah satunya lantaran peminat pembiayaan dengan skema syariah mulai meningkat.
Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera Sid Herdi Kusuma mengatakan, total kuota Pembiayaan Tapera pada 2024 sebesar 8.717 unit, terdiri atas 6.497 unit rumah dengan pembiayaan konvensional dan 2.200 unit rumah dengan skema syariah. Dari jumlah itu sudah terbit efek pemanfaatan atau realisasi sebanyak 1.786 unit.
“Artinya, sisa kuota Pembiayaan Tapera adalah 4.711 unit skema konvensional, dan 2.200 unit skema syariah,” kata Sid saat dihubungi, Kamis (30/5).
Baca juga : Respon Isu Strategis Pembiayaan Perumahan, BP Tapera Luncurkan Tapera Digital Services
Adapun, Sid memaparkan, realisasi penyaluran Pembiayaan Tapera sepanjang 2022 mencapai 4.534 unit yang disalurkan sepenuhnya oleh perbankan konvensional. Sedangkan pada 2023, kemarin, pendanaan untuk segmen konsumen perumahan dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) peserta Tapera naik menjadi 7.249 unit. Rinciannya, sebanyak 5.189 unit dengan skema konvensional dan 2.060 Pembiayaan Tapera Syariah.
Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPD REI) Aceh Zulkifli HM Juned, menyambut baik kebijakan penambahan volume kuota Pembiayaan Tapera Syariah tersebut.
“Kami sangat mengapresiasi kebijakan BP Tapera yang menambah porsi pendanaan syariah dalam Program Pembiayaan Rumah Tapera untuk tahun 2024," tegas Zulkifli.
Menurut Zulkifli, sektor perumahan di Aceh mengalami keterbatasan karena adanya qanun atau peraturan daerah yang melarang operasionalisasi perbankan konvensional di wilayah administratif provinsi tersebut. Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah telah membuat perbankan konvensional hengkang dari Provinsi Aceh.
"Akibatnya, calon pembeli rumah di Aceh hanya dapat memilih bank syariah. Bagi provinsi lain, penambahan porsi kredit pembiayaan rumah (KPR) Tapera mungkin tidak terlalu berdampak. Sedangkan bagi masyarakat Aceh, penambahan porsi pembiayaan Tapera Syariah itu merupakan angin segar," tutur Zulkifli.
Ketiadaan perbankan konvensional itu membuka peluang bagi bank pelaksana konvensional dari Provinsi Sumatera Utara untuk melayani nasabah asal Provinsi Aceh.
“Ini terjadi karena berlaku mekanisme pasar, ketika ada permintaan maka suplai akan masuk. Hal ini tentunya menimbulkan ekonomi biaya tinggi terhadap bisnis perumahan di Aceh. Timbul beban biaya dan efektivitas waktu seiring layanan bank konvensional yang ada di Provinsi Sumatera Utara bagi debitur perumahan dari wilayah administratif Provinsi Aceh," tegasnya.
Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI) Bidang Pembiayaan dan Perbankan Syariah Royzani Sjachril menyatakan, komitmen BP Tapera itu merupakan wujud dukungan untuk memajukan iklim pembiayaan perbankan syariah.
Baca juga : Jika Sudah Punya Rumah, Apakah Pekerja Wajib Ikut Tapera
“Kebijakan BP Tapera memperbesar volume pembiayaan syariah itu sangat bagus untuk menampung calon konsumen yang memang ingin memanfaatkan konsep KPR syariah. Apalagi, saat ini tren nasabah beralih ke perbankan syariah memang tumbuh cukup signifikan," ucap Royzani.
Royzani berharap migrasi calon debitur ASN dari bank konvensional ke skema pembiayaan syariah bisa lebih dipercepat.
“Pada saat ASN calon pembeli rumah memilih skema pembiayaan syariah, proses perpindahannya itu relatif masih lama. Kami berharap BP Tapera bisa memfasilitasi agar proses migrasinya bisa lebih cepat untuk memudahkan calon nasabah," tukasnya.
Kendati demikian, kata Royzani, edukasi manfaat penting skema pembiayaan syariah belum linier dengan pertumbuhan pasar di sektor pembiayaan perbankan.
“Meskipun edukasi mengenai konsep syariah masih sangat minim, namun publik sudah semakin sadar akan pentingnya pembiayaan syariah. Masyarakat yang dulunya berpandangan bahwa pembiayaan perbankan konvensional lebih murah dibandingkan bank syariah, kini sudah mulai berubah," pungkasnya. (Z-10)
pemerintah harus segera menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 2024.
Permintaan hunian meningkat seiring pembangunan IKN. Untuk menjawab kebutuhan ini, Sinar Mas Land meluncurkan klaster residensial terbaru yakni Townville di Grand City Balikpapan.
Terkenal dengan salah satu kawasan industri terbesar, daya beli masyarakat Cikarang rupanya mampu bersaing.
Sudah bukan rahasia umum jika masyarakat Indonesia punya ketertarikan tinggi terhadap negeri sakura alias Jepang.
Pemerintah Indonesia menetapkan target ambisius untuk mengembangkan kawasan industri yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga berkelanjutan.
Prestasi yang ditorehkan pada 17 Juli 2024 ini diakui dan dicatat oleh Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).
Beragama yang berkualitas adalah ketika kita bisa berdampak serta turut berkontribusi pada sebuah transformasi sosial.
The Strong Minor Project menjelaskan bahwa salah satu tujuan utama Connect 2 adalah memperluas jaringan dan koneksi peserta dengan individu dan komunitas dari berbagai negara.
Asuransi kesehatan syariah merupakan bentuk pengelolaan proteksi kesehatan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah dengan keadilan, transparansi dan hukum Islam jadi dasar operasionalnya.
Bank DKI melalui Unit Usaha Syariah (UUS) siap mendukung kebutuhan transaksi perbankan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PW Muhammadiyah) DKI Jakarta.
Potensi NTT yang luar biasa harus terus dikembangkan, menangkap peluang-peluang pertumbuhan ekonomi baru seperti ekonomi syariah, demi NTT yang maju dan sejahtera.
Dalam satu dekade terakhir, ungkap Wapres, industri halal dan keuangan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang mengesankan dan berkontribusi bagi pemulihan ekonomi nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved