Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH menyiapkan anggaran sebesar US$455 juta atau setara Rp7,3 triliun (kurs Rp16.068) untuk menyubsidi penjualan sepeda motor listrik. Saat ini masih terdpat kesenjangan harga antara kendaraan listrik dengan kendaraan konvensional.
Untuk menutup dasparitas harga tersebut, pemerintah Indonesia memberikan insentif pajak dan subsidi untuk mobil listrik, mobil hibrida, dan sepeda motor listrik. "Dana US$455 juta itu mencakup subsidi penjualan 800 ribu sepeda motor listrik baru dan konversi 200 ribu sepeda motor bermesin pembakaran," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana dalam acara IEA's 9th Global Conference On Energy Efficiency (GCEE) di Nairobi, Kenya, Rabu (22/5), dalam keterangan resmi, Kamis (23/5).
Pemerintah menargetkan 2 juta mobil listrik dan 13 juta kendaraan listrik roda dua mengaspal di jalan raya pada 2030. Untuk itu, Kementerian ESDM terus mempercepat terbentuk ekosistem kendaraan listrik. "Pemerintah telah menetapkan target yang ambisius untuk penerapan kendaraan listrik," tutur Dadan.
Baca juga : Kabar Gembira! Insentif Motor Listrik Diwacanakan Naik Jadi Rp10 Juta
Lebih lanjut Sekjen ESDM mengatakan, untuk mendukung terbentuk ekosistem kendaraan listrik, pemerintah terus memperbanyak pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik (SPKLU). Hingga 2030, kebutuhan SPKLU diperkirakan mencapai 32.000 unit untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat.
Selain berfokus pada elektrifikasi angkutan jalan penumpang, pemerintah Indonesia mengakui kontribusi signifikan angkutan jalan raya terhadap emisi CO2 di negara ini. Sebagai respons strategis, pemerintah tengah mengembangkan standar penghematan bahan bakar untuk kendaraan berat dengan mengalokasikan 11,8 juta ton biodiesel seiring dengan peluncuran campuran 35% minyak sawit untuk biodiesel atau dikenal sebagai B35.
"Program tersebut dapat mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sekitar 34,9 juta ton CO2," kata Dadan. Pemerintah Indonesia berkeyakinan bahwa kombinasi regulasi, informasi, dan insentif dapat mendorong efisiensi energi dan langkah-langkah mitigasi di sektor transportasi. (Z-2)
Jika subsidi BPJS Kesehatan dipangkas demi Makan Bergizi Gratis, perbaikan kinerja keuangan yang sedang dilakukan BPJS Kesehatan juga berpotensi terganggu.
Disperindag Jabar masih menunggu salinan aturan terkait kenaikan HET MinyaKita.
PT Pertamina melalui anak usahanya Pertamina Patra Niaga akan mengikuti arahan pemerintah terkait pembatasan BBM bersubsidi.
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.
RENCANA pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 17 Agustus mendatang akan menambah beban masyarakat kelas menengah.
IAW berharap dalam rotasi di tubuh Polri saat ini mampu menciptakan citra polisi yang lebih baik lagi.
MENTERI ESDM Arifin Tasrif dikabarkan akan lengser dari kursi jabatannya. Arifin akan digantikan Bahlil Lahadalia yang merupakan Menteri Investasi/ Kepala BKPM.
Bareskrim mengagendakan pemanggilan 6 saksi kasus dugaan korupsi pengadaan dan pelaksanaan proyek PJUTS Kementerian ESDM tahun 2020.
Bareskrim Polri mengonfirmasi telah memanggil 22 orang sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya
IHWAL rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi, saat ini pemerintah dan PT Pertamina tengah memverifikasi data penerima subsidi BBM jenis pertalite dan solar.
PENGAMAT energi Fabby Tumiwa mengutarakan bahwa pemerintah perlu mendapat kepastian dari kontraktor yang mengelola blok migas potensial.
ORGANISASI kemasyarakatan (ormas) agama yang diberikan kepercayaan mengelola tambang harus berdasar pada profesionalisme.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved