Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PT Asuransi BRI Life dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) mengesahkan Aris Hartanto sebagai Direktur Utama. Sebelumnya, Aris menjabat sebagai Regional CEO Wilayah Medan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.
"Selain itu, Lau Soon Liang ditunjuk sebagai Komisaris BRI Life. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Emerging Market Chief Growth Officer, FWD Group," tutur Head Of Corporate Secretary BRI Life Ade Nasution dalam keterangan tertulis Senin (6/5).
Sampai dengan akhir 2023, pertumbuhan nilai premi baru ekuivalen yang disetahunkan atau Annualized Premium Equivalent (APE) BRI Life tercatat Rp3,1 triliun dengan komposisi 91% ialah produk tradisional dan 9% unit link. Sementara Risk-Based Capital (RBC) perseroan mencapai 524%, jauh di atas batas minimum yang dipersyaratkan OJK yakni sebesar 120%. Ini menunjukkan kondisi perusahaan yang sehat.
Secara umum BRI Life mencatatkan pertumbuhan kinerja sangat baik sampai akhir 2023. Laba bersihnya meningkat 55,4% sebesar Rp463,3 miliar dibandingkan tahun sebelumnya Rp344,3 miliar.
Pihaknya melihat tren pertumbuhan kinerja keuangan perusahaan meningkat sepanjang 2023 dan pertumbuhan bisnis asuransi jiwa nasional diyakini tetap tumbuh di 2024. Didukung Bank BRI selaku induk perusahaan, pihaknya optimistis dapat memberikan kontribusi sebesar Rp1,5 triliun kepada BRI Group. (Z-2)
Asuransi Raksa telah melakukan strategi yang sesuai dengan kemajuanĀ teknologi.
Berkat kinerja yang apik di sepanjang 2023, BRI Insurance meraih pengahargaan dengan kategori General Insurance Market Leaders 2024 di acara Market Leaders Awards 2024.
Overtreatment menyebabkan pemborosan pada biaya layanan kesehatan hingga dapat merugikan pasien.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya menyatakan bahwa Program Asuransi Wajib, termasuk asuransi kendaraan, masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP).
Penyelenggara mengungkapkan kriteria penting penilaian kinerja perusahaan asuransi jiwa
Program Asuransi Wajib TPL (third party liability) terkait kecelakaan lalu lintas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved