Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
IKATAN Keluarga Alumni Notariat (Ikanot) Universitas Diponegoro (Undip) menggandeng Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menggelar sosialisasi sertifikat elektronik.
Dalam sosialisasi yang digelar di Jakarta, Kamis (2/5) itu, Ketua Umum Ikanot Undip Otty Hari Chandra Ubayani menyampaikan penerapan kebijakan sertifikat digital yang terbilang baru saat ini masih menyisakan beberapa pertanyaan yang perlu dijelaskan kepada banyak pihak terutama para notaris dan PPATK.
"Karena itu, sosialisasi kebijakan sertifikat elektronik diperlukan kepada insan notaris dan PPATK serta masyarakat luas," ucap Otty.
Menurut dia, program sosialisasi diperlukan untuk membantu pemerintah menyosialisasikan sertifikat digital. Sebab, Sosialisasi itu sangat penting dilakukan untuk masyarakat.
Baca juga : Presiden Jokowi akan Serahkan Lebih dari 10 Ribu Sertipikat Tanah Elektronik di Banyuwangi
"Apalagi, program sertifikat elektronik ini memudahkan sekaligus dapat memberi kepastian hukum kepada para pemilik tanah di Indonesia, terutama jika terjadi bencana alam seperti tsunami di Aceh. Ketika sertifikat fisik berpotensi rusak atau hilang, sertifikat digital masih tetap aman," jelas Otty.
Sekjen Kementerian ATR/BPN Situs Windayana mengapresiasi inisiatif Ikanot dalam melakukan sosialisasi sertifikat elektronik. Apalagi, kebijakan sertifikat elektronik ini sejalan dengan arahan Presiden Jokowi kepada Kementerian ATR/BPN dalam melakukan reformasi, khususnya dalam pelayanan digital.
"Presiden Jokowi sangat antusias pada program sertifikat elektronik. Ia menyampaikan reformasi harus dilakukan, termasuk ATR/BPN melalui program Dilan atau digital melayani," ujarnya.
Untuk itu, terkait implementasi regulasi sertifikat elektronik, pihaknya telah melakukan studi dan uji coba, terkait dengan keamanan dari sertifikasi digital.
"Kami siapkan infrastruktur pendukung dan sudah terbentuk dengan baik. Kami berharap dan optimistis nantinya sertifikat elektronik dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam urusan dokumen kepemilikan tanah di seluruh wilayah Indonesia," ucap Situs. (H-2)
Penyerahan sertipikat di Kabupaten Kubu Raya ini merupakan pertama kalinya Sertipikat Tanah Elektronik diterapkan di Provinsi Kalimantan Barat.
Salah satu yang harus dipersiapkan oleh bank adalah perubahan flow process untuk metode pengecekan Sertipikat-el,.
Presiden Joko Widodo, bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), akan menyerahkan 10.323 Sertipikat Tanah Elektronik
Ikatan Notaris Indonesia berupaya menjabarkan pemahaman cyber notary kepada khalayak luas, terutama bagi orang-orang menjalani profesi sebagai notaris.
SEBANYAK 107 orang lolos verifikasi administrasi berkas calon anggota Kompolnas periode 2024-2028. Para calon anggota Kompolnas ini berasal dari berbagai latar belakang.
Korban membuat laporan ke Polda Metro Jaya dengan Nomor: 2750/V/YAN.2.5./2021/SPKT PMJ, tanggal 28 Mei 2021.
Menkumham minta kinerja notaris dapat diawasi secara profesional
Luas Ibu Kota Nusantara (IKN) sekitar 322.429 hektare atau empat kali luas DKI Jakarta. Sekitar 252.660 ha terdiri dari daratan dan sisanya berupa perairan.
Kemenkumhan berikan penguatan dan pembekalan kepada notaris di wilayah Jawa Barat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved